Selain itu, persoalan banjir lingkungan, minimnya anggaran pembangunan di tingkat kelurahan, kebutuhan penerangan jalan umum (PJU), serta belum terealisasinya sejumlah usulan pemekaran wilayah juga menjadi perhatian masyarakat.
Di sektor ekonomi, warga berharap adanya dukungan yang lebih konkret bagi pelaku UMKM, termasuk bantuan gerobak atau rombong usaha untuk menunjang aktivitas ekonomi mereka.
Tak hanya itu, persoalan administrasi kependudukan seperti belum terbitnya akta kelahiran juga menjadi keluhan warga karena berdampak langsung terhadap akses pendidikan anak.
Aning menegaskan seluruh aspirasi yang diterimanya selama masa reses akan dibawa ke forum DPRD Surabaya untuk diperjuangkan bersama Pemerintah Kota Surabaya dan instansi terkait.
“Reses menjadi ruang bagi kami untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat. Semua aspirasi yang masuk akan kami kawal agar menjadi bahan evaluasi pembangunan sekaligus pertimbangan dalam penyusunan Perubahan APBD 2026 maupun APBD 2027. Tujuannya agar kebijakan dan program pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan warga,” tegas Aning.
