Menurut Aning yang juga wakil ketua Komisi C DPRD Surabaya ini, peran pemerintah di tingkat kelurahan dan kecamatan perlu diperkuat sebagai mediator agar konflik pertanahan yang terjadi di sejumlah wilayah dapat segera diselesaikan.
“Kalau persoalan tanah tidak segera dituntaskan, dampaknya masyarakat tidak bisa menikmati pembangunan. Karena itu kami mendorong semua pihak terkait untuk hadir memberikan solusi,” katanya.
Dalam bidang pendidikan dan keagamaan, Aning juga menerima aspirasi terkait kesejahteraan guru Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ). Sejumlah guru TPQ disebut belum menerima honor jasa pelayanan (jaspel) yang menjadi hak mereka.
“Kami akan mengawal persoalan ini karena guru TPQ memiliki peran penting dalam pendidikan karakter anak-anak. Mereka layak mendapatkan perhatian dan penghargaan yang lebih baik,” ujarnya.
Keluhan lain yang banyak muncul dalam reses adalah persoalan tata kelola persampahan. Warga menyoroti keterbatasan sarana pendukung, penumpukan sampah akibat keterlambatan pengangkutan, hingga kebijakan yang dinilai belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi di lapangan.
