Fraksi Gerindra juga memberikan perhatian terhadap tata kelola APBD. Pemerintah Provinsi diminta terus menyempurnakan perencanaan anggaran agar lebih realistis, akurat, dan akuntabel.
Belanja daerah, menurut Fraksi Gerindra, harus lebih diarahkan pada pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, serta program-program yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat.
Dalam bidang infrastruktur, Fraksi Gerindra menilai pembangunan harus difokuskan untuk memperkuat konektivitas dan pemerataan wilayah. Jalan provinsi, jembatan, irigasi, transportasi, dan infrastruktur dasar lainnya perlu menjadi instrumen penting untuk memperkuat akses ekonomi masyarakat dan mengurangi kesenjangan antarwilayah.
Selain itu, Fraksi Gerindra juga mendorong reformasi birokrasi agar semakin berdampak terhadap kualitas pelayanan publik. Indeks tata kelola pemerintahan yang baik dinilai harus diterjemahkan dalam bentuk pelayanan yang cepat, sederhana, transparan, dan mudah diakses masyarakat.
Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), peningkatan integritas ASN, perbaikan pohon kinerja, serta pemanfaatan riset dan data dalam pengambilan kebijakan juga menjadi sorotan.
Di era digitalisasi, Fraksi Gerindra meminta transformasi digital dan penguatan Satu Data Daerah terus dikembangkan. Digitalisasi diharapkan mampu meningkatkan efisiensi layanan publik, mempercepat proses pelayanan, mengurangi biaya, serta meningkatkan kepuasan masyarakat melalui integrasi data antar-OPD.
Tidak hanya itu, Fraksi Gerindra juga mengingatkan pentingnya pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi bencana sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Pemerintah Provinsi diminta memperkuat pengurangan emisi, pengelolaan sampah, pengendalian kerusakan lingkungan, penanganan penambangan ilegal, hingga pembentukan Desa Tangguh Bencana.
Dalam sektor BUMD, Fraksi Gerindra menilai pengelolaan perusahaan daerah harus semakin profesional dan terukur. Penilaian kinerja BUMD diminta berbasis indikator yang jelas seperti kesehatan keuangan, kontribusi dividen, tata kelola perusahaan, kualitas aset, dan dukungan terhadap pembangunan daerah.
Fraksi Gerindra juga menekankan pentingnya pembangunan sosial, perlindungan perempuan dan anak, serta penguatan harmoni sosial. Program sosial daerah diminta lebih diarahkan untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, mencegah perkawinan usia dini, memperkuat toleransi, meningkatkan kepedulian lingkungan, serta melindungi kelompok rentan.
