Fraksi Gerindra meminta perhatian khusus diberikan kepada daerah-daerah yang masih membutuhkan percepatan pembangunan seperti Madura, kawasan tapal kuda, wilayah selatan Jawa Timur, serta sejumlah kabupaten yang masih menjadi kantong kemiskinan.
Selain itu, program penanggulangan kemiskinan juga dinilai perlu diperkuat melalui pendekatan yang lebih tepat sasaran. Fraksi Gerindra mendorong pemerintah memperbaiki validitas data sosial ekonomi masyarakat, memperkuat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), serta memperluas sinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota.
Dengan langkah tersebut, program pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan keluarga miskin, hingga pengurangan kantong-kantong kemiskinan diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih nyata.
Di bidang pendidikan, Fraksi Gerindra menilai peningkatan kualitas sumber daya manusia harus menjadi prioritas utama pembangunan daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Timur didorong untuk memperluas akses pendidikan menengah, meningkatkan daya tampung SMA dan SMK, serta memperkuat mutu pembelajaran di seluruh wilayah.
Perhatian khusus juga diminta diberikan kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu, masyarakat perdesaan, wilayah kepulauan, lingkungan pesantren, hingga penyandang disabilitas. “Pendidikan yang merata akan menjadi dasar penting bagi peningkatan daya saing Jawa Timur,” kata Rofiq.
Sementara itu, di sektor kesehatan, Fraksi Gerindra meminta layanan kesehatan terus diperkuat agar semakin merata, mudah dijangkau, dan berkualitas. Penguatan layanan promotif, preventif, dan kuratif dinilai sangat penting, terutama dalam penanganan angka kematian ibu dan bayi, penanganan tuberkulosis, program pemeriksaan kesehatan gratis, serta peningkatan kapasitas rumah sakit daerah.
Pemerataan alat kesehatan, tenaga medis, serta infrastruktur kesehatan juga diminta menjadi perhatian khusus, terutama di wilayah timur Jawa Timur, Madura, dan kawasan kepulauan.
Fraksi Gerindra juga menyoroti persoalan ketenagakerjaan. Menurut mereka, penurunan angka pengangguran harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pekerjaan yang layak dan berkelanjutan. Pemerintah Provinsi diminta memastikan pelatihan kerja, sertifikasi kompetensi, dan program Balai Latihan Kerja (BLK) benar-benar sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Selain itu, perlindungan pekerja dan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan juga perlu terus diperluas.
Di sektor investasi, Fraksi Gerindra meminta agar investasi yang masuk ke Jawa Timur tidak hanya mengejar nilai realisasi semata, tetapi juga harus memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Investasi dinilai harus mampu menyerap tenaga kerja lokal, memperkuat UMKM, mendukung pemerataan pembangunan wilayah, dan tetap memperhatikan aspek perlindungan lingkungan.
