Puguh menilai, tantangan geografis dan disparitas kualitas pendidikan antar wilayah turut memperparah kondisi tersebut. Perbedaan kualitas antara daerah perkotaan dan wilayah pinggiran masih cukup lebar, sehingga berdampak pada ketimpangan akses pendidikan.
“Di daerah pelosok, akses dan kualitas pendidikan sangat berbeda dengan di perkotaan. Ini yang harus menjadi fokus kebijakan pemerintah,” katanya.
Selain itu, ia menyoroti keterbatasan daya tampung sekolah negeri di tingkat SMA/SMK yang tidak sebanding dengan jumlah lulusan SMP. Kondisi ini membuat banyak siswa kesulitan melanjutkan pendidikan.
Menurutnya, pemerintah harus memastikan bahwa siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri tetap memiliki akses yang mudah dan terjangkau ke sekolah swasta, baik dari sisi biaya maupun kualitas.
“Pemerintah harus hadir menjamin akses pendidikan, bukan hanya di sekolah negeri, tetapi juga memastikan sekolah swasta bisa diakses dengan mudah dan terjangkau,” jelasnya.
