Surabaya — Cakrawalanews.co | Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai menyusun arah pengembangan pesantren lima tahun ke depan melalui Rapat Koordinasi Rencana Pengembangan Pesantren (RPP), dengan target kebijakan yang lebih terukur dan berdampak luas bagi masyarakat.
Langkah ini menjadi upaya memperkuat peran pesantren, tidak hanya sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia di daerah.
Rakor yang digelar di Gedung Binaloka Adhikara, Kamis (30/4/2026), melibatkan 25 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta 50 perwakilan pondok pesantren dari berbagai wilayah di Jawa Timur. Keterlibatan lintas sektor ini menandai pendekatan kolaboratif dalam pembangunan pesantren.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Jawa Timur, Agung Subagyo, menegaskan penyusunan RPP bertujuan menghadirkan peta jalan yang terintegrasi dan berkelanjutan.
“Tujuan RPP adalah menyusun arah kebijakan pengembangan pesantren yang terintegrasi sehingga mampu menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman dan kemandirian pesantren,” ujarnya.
Dari sisi perencanaan, perwakilan Bappeda Jatim, Kukuh Tri Sandi, menyebut sejumlah program prioritas telah disiapkan. Di antaranya penguatan ekonomi pesantren melalui Ekotren OPOP, beasiswa santri unggulan, Jatim World Class Education, hingga program peningkatan kualitas SDM pesantren.
“Pesantren harus menjadi bagian penting dari pembangunan daerah. Karena itu, program prioritas terus diarahkan agar pesantren semakin maju, mandiri, dan kompetitif,” jelasnya.
Data Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur menunjukkan terdapat 7.425 pondok pesantren di wilayah ini. Angka tersebut dinilai sebagai potensi besar yang perlu diperkuat melalui kolaborasi lintas lembaga.
Perwakilan Kanwil Kemenag Jatim, Imam Turmudzi, menilai penguatan citra dan promosi pesantren juga penting melalui program TOPTREN atau Talk About Pondok Pesantren.
“Pesantren di Jawa Timur memiliki kekuatan besar. Tinggal bagaimana seluruh pihak hadir memberikan dukungan nyata agar semakin berkembang,” katanya.
Dari aspek regulasi, perwakilan Biro Hukum Setdaprov Jatim, Wahyu, menekankan pentingnya dasar hukum yang kuat agar program berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Setiap langkah pembangunan pesantren harus didukung aturan yang jelas agar pelaksanaan program berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal OPOP Jatim, Gus Ghofirin, menyoroti pergeseran peran pesantren sebagai pusat ekonomi baru berbasis umat.
“Pesantren memiliki potensi luar biasa. Jika dikelola bersama dan diberi ruang berkembang, pesantren akan menjadi kekuatan ekonomi umat yang mampu membawa kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Rakor ini diharapkan melahirkan arah kebijakan yang konkret, sekaligus memperkuat posisi pesantren sebagai pilar penting pembangunan Jawa Timur dalam lima tahun ke depan.
