Kemudian perihal pengangkatan direksi Garuda Indonesia sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), Sari Suharso menyebutkan jika penentuan susunan dan struktur direksi Garuda Indonesia merupakan kewenangan penuh pemegang saham dan Kementerian BUMN RI.
“Berdasarkan hasil RUPST 2018, pemegang saham juga telah mengakomodir tuntutan serikat sebelumnya dalam kaitan dengan pengurangan jumlah direksi dengan meniadakan posisi direktur produksi dan mengangkat direktur operasi dan direktur teknik,” imbuhnya.
Penyesuaian susunan direksi yang diputuskan pada RUPST 2018 tersebut, dikatakan dengan mempertimbangkan tantangan bisnis.
Sekedar diketahui, karyawan beserta pilot dan awak pesawat PT Garuda Indonesia yang tergabung dalam Serikat Bersama (Sekber) mengancam melakukan mogok. Ini merupakan langkah terakhir jika pemerintah dan pemegang saham tidak mengabulkan tuntutan Sekber.
Ketua Umum Serikat Karyawan Garuda Indonesia Ahmad Irfan Nasution mengatakan, hal ini didasari kebijakan direksi yang saat ini dinilai gagal, sehingga membuat maskapai penebangan plat merah tersebut terpuruk.
“Kami memintanya bukan kepada manajemen tapi ke pemerintah dan pemegang saham. Intinya mogok bukan tujuan kami kami cinta dengan perusahaan ini,” kata Irfan.
Aksi mogok dikatakan akan dilakukan seluruh karyawan dan pilot Garuda Indonesia untuk semua rute penerbangan. Dampak atas aksi tersebut sudah dipertimbangkan, jika hal tersebut dilakukan maka secara otomatis pelayanan dan penerbangan terhenti.
Namun dia mengaku belum bisa menyebutkan rencana aksi mogok berlangsung. Namun dipastikan akan ada infomasi terlebih dahulu.
