Amanah tersebut mencakup perjuangan aspirasi masyarakat, menjaga marwah lembaga legislatif, serta memastikan fungsi pengawasan dan penganggaran berjalan berpihak pada rakyat.
Sejalan dengan arahan DPP, proses pengesahan dan penetapan diharapkan berjalan sesuai mekanisme yang berlaku, disertai konsolidasi internal yang solid agar roda organisasi dan pemerintahan daerah tetap stabil.
DPP PDIP juga mengajak seluruh kader untuk mendukung keputusan tersebut sebagai bagian dari disiplin organisasi. Setiap amanat dari DPP disebut sebagai bentuk kepercayaan yang harus dijaga dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
“Tujuan akhirnya adalah memastikan DPRD benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Surabaya melalui kerja-kerja yang konkret, responsif, dan berpihak pada rakyat,” kata Didik.
