Sementara itu, pengambilan keputusan perencanaan yang bukan hanya top down, tapi sekaligus bottom up terlihat dari berbagai kegiatan yang mengakomodasi aspirasi masyarakat. Diantaranya, pelibatan tokoh buruh, NGO, dan mahasiwa diundang dalam berbagai proses kegiatan dan perencanaan merupakan salah satu yang dinilai, dan telah menjadi penting pada setiap perencanaan dan pelaksanan pembangunan di Jatim.
Demikian pula, pelibatan produk-produk legislatif dalam materi perencanaan melalui pleno reses tiap daerah pemilihan (dapil), juga menjadi bagian penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Jatim.
“Jadi proses perencanaan di Jatim dilakukan secara partisipatoris,” lanjutnya.
“Berbagai inovasi juga telah dilakukan oleh Pemprov. Diantaranya, setiap OPD melakukan presentasi perencanaan didepan gubernur untuk dicocokkan dengan desain yang sudah disusun gubernur,” ujar pria kelahiran Madiun ini.
Selain itu, Pemprov Jatim juga melakukan berbagai inovasi skema pembiayaan non APBN dan APBD, a.l. melalui pengembangan badan layanan umum daerah (BLUD), corporate social responsibility (CSR), public private partnership (PPP), dan provincial bond. Kesemuanya ini, menurut Pakde Karwo, yang menjadikan Pemerintah Pusat memberikan penghargaan karena langkah-langkah Jatim ini mendukung program-program strategik nasional.(prov)
