Surabaya, cakrawalanews.co | Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mempercepat integrasi Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) ke dalam sistem layanan publik setelah hasil verifikasi lapangan menunjukkan tingginya tingkat ketidaksesuaian data kependudukan.
Verifikasi yang dilakukan pada periode 16 Oktober 2025 hingga 20 Januari 2026 mengungkap bahwa hampir 90 persen data warga tidak sesuai dengan kondisi aktual di lapangan. Ketidaksesuaian ini sebagian besar disebabkan oleh perpindahan domisili warga tanpa pembaruan data administrasi kependudukan.
Temuan tersebut menjadi dasar bagi Pemkot untuk melakukan penataan ulang sistem data sekaligus memperkuat integrasi antara data kependudukan dengan seluruh layanan publik di lingkungan perangkat daerah.
Sebagai tindak lanjut, Pemkot membuka mekanisme konfirmasi mandiri bagi masyarakat sejak Februari hingga 31 Maret 2026. Program ini bertujuan memberikan kesempatan kepada warga untuk memperbarui data secara mandiri sebelum dilakukan penertiban administratif.
Dalam periode tersebut, sekitar 34–35 ribu jiwa tercatat melakukan pengecekan data. Dari jumlah itu, sebanyak 4.040 kepala keluarga atau setara dengan sekitar 9.000 jiwa telah menyelesaikan proses konfirmasi secara resmi.
