“Ada tiga yang kami lakukan, yaitu teatrika drama kolosal oleh 1.100 pekerja di depan kantor Gubernur, Orasi tuntutan, dan peringatan May Day 2018,” ujarnya, seperti dilansir dari IDN Times, Selasa (1/5/2018).
Edy menambahkan, salah satu tuntutan dalam aksi ini adalah penolakan terhadap PP No. 78 Tahun 2015. Seharusnya dalam PP tersebut pemda memberlakukan hasil survei kebutuhan hidup layak (KHL) dalam menetapkan upah minimum.
“Hal itu merupakan upaya untuk mengurangi disparitas upah minimum di Jatim,” tegasnya.
