JOMBANG, Cakrawalanews.co – Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menegaskan bahwa proses pemberangkatan jamaah calon haji pada musim haji tahun 2026 ini masih berjalan sesuai dengan jadwal yang telah disusun sebelumnya tanpa ada perubahan.
Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan dalam keterangan yang diterima di Jombang, Jawa Timur, pada hari Minggu, 29 Maret 2026, bahwa terkait pemberangkatan jamaah calon haji sampai saat ini belum ada perubahan, di mana jadwal tetap dipatok pada tanggal 21 April 2026 bagi jamaah untuk masuk asrama haji dan kemudian berangkat pada tanggal 22 April 2026.
Menteri mengungkapkan bahwa pihak kementerian telah merampungkan seluruh persiapan dan kini hanya tinggal menunggu hari pemberangkatan, yang diibaratkan seperti kesiapan penyelenggaraan pernikahan yang sudah melunasi seluruh kebutuhan mulai dari gedung, katering, hingga seragam.
Mochamad Irfan Yusuf menegaskan kembali bahwa semuanya sudah siap dan tinggal menunggu hari pemberangkatan jamaah calon haji saja.
Pemerintah juga terus melakukan pemantauan intensif terhadap situasi konflik yang terjadi di Timur Tengah dengan membangun koordinasi bersama berbagai pihak terkait agar seluruh proses ibadah haji nantinya dapat berjalan dengan lancar.
Mochamad Irfan Yusuf berharap mudah-mudahan pertikaian di Timur Tengah bisa segera menurun dan pihak-pihak yang berseteru di sana dapat menghormati proses haji umat Islam yang datang dari seluruh penjuru dunia.
Sosok yang akrab disapa Gus Irfan ini juga sangat menginginkan agar tensi konflik tersebut segera reda sehingga seluruh umat Muslim dapat melaksanakan ibadah haji dengan perasaan tenang.
Gus Irfan menambahkan bahwa dengan adanya penghormatan terhadap pelaksanaan ibadah tersebut, diharapkan para pihak akan menurunkan tensi konflik sehingga umat Islam bisa melaksanakan haji dengan tenang dan menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya.
Kementerian Haji dan Umrah turut menyatakan komitmen kuat bahwa penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 harus menjadi cerminan pelayanan publik yang lancar, bersih, serta terhindar dari segala bentuk penyimpangan.
Mengingat anggaran yang dialokasikan dalam pengelolaan haji mencapai angka Rp18 triliun, pemerintah sangat mengutamakan aspek akuntabilitas pada setiap tahapan proses pengelolaan keuangan tersebut.
Sebagai langkah pengawasan, Kementerian Haji dan Umrah juga melibatkan unsur profesional dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, hingga Polri untuk mengawal pengadaan serta tata kelola keuangan sepanjang musim haji 2026.(wan/an)
