Probolinggo, Cakrawalanews.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo, Jawa Timur memperkuat tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan fokus pada keamanan dan sanitasi pada hari Jumat, 27 Maret 2026.
Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi (rakor) Satuan Tugas (Satgas) MBG Kabupaten Probolinggo yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto selaku Ketua Satgas MBG Kabupaten Probolinggo secara daring.
“Pelibatan UMKM dan koperasi menjadi bagian penting dalam mendukung keberlanjutan Program MBG sekaligus menggerakkan perekonomian daerah,” kata Ugas Irwanto.
Rakor tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna memastikan pelaksanaan program berjalan optimal, aman dan akuntabel yakni para Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD dan Camat, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Probolinggo, Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Probolinggo, Korwil MBG Kabupaten Probolinggo dan Koordinator Kecamatan MBG se-Kabupaten Probolinggo.
“Pemberdayaan ekonomi lokal harus menjadi prioritas dengan melibatkan UMKM dan koperasi sebagai mitra penyedia pangan. Itu tidak hanya memastikan ketersediaan bahan, tetapi juga memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Ugas Irwanto menekankan pentingnya sistem sanitasi yang memadai sebagai syarat utama operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sehingga seluruh pihak diminta memastikan kualitas air bersih, pengelolaan limbah melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) serta pengelolaan sampah berjalan sesuai standar.
“SPPG yang tidak memiliki sistem sanitasi dan pengelolaan sampah yang baik akan direkomendasikan untuk dilakukan penutupan sementara. Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) menjadi syarat mutlak sebelum operasional,” katanya.
Dalam rangka menjaga kualitas layanan, Sekda Ugas meminta penguatan peran Puskesmas, UKS, Korwil serta koordinator pengawas PLKB untuk melakukan pemantauan secara berkala terhadap kinerja SPPG.
Verifikasi dan validasi data penerima manfaat harus dilakukan secara terpadu melalui satu pintu guna memastikan ketepatan sasaran program.
“Database penerima manfaat harus terintegrasi dan tervalidasi dengan baik agar program ini tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan di lapangan,” katanya.
Ugas Irwanto mengatakan Pemkab Probolinggo membuka ruang pengaduan bagi masyarakat melalui kanal resmi Satgas MBG maupun OPD terkait agar setiap keluhan dapat segera ditindaklanjuti.
“Setiap SPPG juga wajib memiliki portal pengaduan dan media sosial untuk transparansi, termasuk memposting menu harian beserta standar harga sesuai ketentuan,” tuturnya.
Ugas Irwanto menekankan pentingnya sinergi antara seluruh pihak, mulai dari Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN), Satgas MBG hingga pelaksana di tingkat kecamatan dalam mengawal pelaksanaan program agar berjalan optimal dan tanpa masalah.
“Koordinasi dan sinergi harus terus diperkuat. Jika ditemukan ketidaksesuaian standar, Korwil, Korcam maupun Kepala SPPG harus berani melaporkan secara struktural. Kami ingin tata kelola MBG berjalan baik, profesional dan sesuai juknis,” ujarnya.
Sementara Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Probolinggo M. Sjaiful Efendi menyampaikan sejumlah permasalahan masih ditemukan, mulai dari aspek higiene sanitasi hingga tata kelola pengadaan bahan pangan.
“Kami mencermati adanya potensi risiko seperti kejadian luar biasa akibat sanitasi yang belum optimal, kualitas air yang kurang terjamin serta pengelolaan limbah yang belum sesuai standar di beberapa SPPG,” katanya.
Hingga hari Jumat, 27 Maret 2026 progres pembangunan SPPG di Kabupaten Probolinggo menunjukkan capaian signifikan.
Dari total rencana 179 unit, sebanyak 103 unit telah terbangun dan 82 unit di antaranya sudah beroperasi.
Namun demikian, masih terdapat beberapa SPPG yang belum beroperasi dan sebagian lainnya sempat mengalami penghentian sementara (suspend).(wan/an)
