Probolinggo, Cakrawalanews.co – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur mengusulkan perpanjangan masa status tanggap darurat hingga 30 Juni 2026 seiring dengan potensi bencana yang masih cukup tinggi di kabupaten setempat.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo Oemar Sjarief dalam zoom meeting rapat koordinasi (rakor) siaga bencana di kabupaten setempat pada hari Rabu, 25 Maret 2026 menjelaskan bahwa status tanggap darurat bencana cuaca ekstrem dan hidrometeorologi basah yang sebelumnya berakhir pada 31 Maret 2026, saat ini diusulkan untuk diperpanjang hingga 30 Juni 2026.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto memimpin rakor siaga bencana yang diikuti seluruh Kepala organisasi perangkat daerah (OPD) serta camat se-Kabupaten Probolinggo.
Oemar Sjarief menuturkan bahwa pihaknya mengusulkan perpanjangan status tanggap darurat hingga 30 Juni 2026 karena progres penanganan masih berjalan dan potensi bencana masih ada, sementara pelaksanaan di lapangan juga menunggu kondisi potensi bahaya berkurang.
Menurut Oemar Sjarief, kejadian bencana sejak awal tahun hingga saat ini masih didominasi banjir, cuaca ekstrem, dan tanah longsor, sehingga kondisi tersebut menyebabkan penanganan darurat masih terus berlangsung di sejumlah wilayah.
Oemar Sjarief berujar bahwa sejak awal tahun 2026, kejadian bencana di Kabupaten Probolinggo didominasi banjir, cuaca ekstrem dan tanah longsor, sehingga hingga saat ini penanganan darurat masih terus berjalan dan membutuhkan perhatian serta kesiapsiagaan bersama.
Selama periode libur Lebaran, selain kejadian cuaca ekstrem dan tanah longsor, juga tercatat adanya satu kejadian kebakaran rumah serta krisis air bersih akibat tidak berfungsinya fasilitas PDAM di beberapa wilayah di Kabupaten Probolinggo, sehingga menjadi perhatian bersama BPBD Probolinggo untuk memastikan pelayanan dasar tetap berjalan.
Oemar Sjarief mengatakan bahwa pada periode pancaroba Maret hingga April 2026, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem seperti angin kencang, puting beliung, petir serta hujan dengan intensitas tinggi dalam durasi singkat.
Oemar Sjarief menegaskan bahwa pada masa pancaroba ini, semua pihak harus mewaspadai potensi angin kencang, puting beliung, petir dan hujan intensitas tinggi berdurasi singkat karena berpotensi memicu bencana lanjutan seperti banjir dan longsor.
Berdasarkan prediksi, curah hujan pada April 2026 masih cukup tinggi di sejumlah wilayah, bahkan mencapai kategori tinggi hingga sangat tinggi di beberapa kecamatan, namun memasuki Mei, intensitas hujan mulai menurun dan pada Juni diperkirakan sebagian besar wilayah mulai memasuki musim kemarau.
Oemar Sjarief menyatakan bahwa memasuki bulan Juni, curah hujan mulai berkurang dan sebagian wilayah masuk musim kemarau, namun semua tetap harus waspada terhadap potensi bencana peralihan.
Oemar Sjarief menjelaskan persiapan menghadapi musim kemarau harus dilakukan sejak dini, khususnya untuk mengantisipasi krisis air bersih dan potensi kebakaran lahan, sehingga membutuhkan koordinasi lintas sektor.
Oemar Sjarief juga menyoroti pentingnya penguatan upaya mitigasi melalui berbagai program seperti pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana), pemasangan rambu kebencanaan serta penyusunan rencana kontingensi yang terintegrasi.
Oemar Sjarief memaparkan bahwa optimalisasi kolaborasi pentahelix dalam penanggulangan bencana yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi serta media perlu dilakukan karena penanggulangan bencana tidak bisa dilakukan sendiri, sehingga perlu kolaborasi pentahelix untuk memperkuat mitigasi dan respons.
BPBD Probolinggo juga memperkenalkan penguatan SOP “BPBD Gercep SAE” yang mengedepankan gerak cepat, terpadu dan berbasis kecamatan serta desa, di mana konsep ini menempatkan kecamatan sebagai ujung tombak dalam respons awal bencana sehingga camat menjadi manajer risiko wilayah yang harus bergerak cepat tanpa menunggu perintah.
Oemar Sjarief menuturkan bahwa kesiapan logistik dan evakuasi juga menjadi kunci dalam penanganan bencana, oleh karena itu setiap wilayah harus memiliki gudang logistik mini, peralatan siaga serta lokasi shelter sementara yang telah ditetapkan.
Oemar Sjarief juga mengingatkan pentingnya satu komando data dan informasi dalam penanganan bencana guna menghindari simpang siur informasi di masyarakat, sehingga seluruh data dan informasi harus satu pintu melalui BPBD agar tidak terjadi kebingungan di masyarakat karena informasi resmi sangat penting untuk mencegah hoaks dan kepanikan.(wan/an)
