Masih menurut Bambang, pembangunan infrastruktur sudah sepatutnya tidak bergantung sepenuhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saja, tapi kekurangan anggaran bisa diatasi dengan bekerjasama dengan pihak swasta.
Pasalnya, Indonesia adalah negara yang sedang berkembang dan butuh belanja yang besar, jika tidak diimbangi dengan penerimaan yang besar, maka akan terjadi defisit keuangan yang besar pula. Apalagi, porsi kepemilikan asing dalam surat berharga negara (SBN) Indonesia sudah cukup tinggi, yakni mencapai level 37%.
“Karena itu, dilakukan berbagai upaya untuk menggeser porsi asing ke domestik, yaitu kepada masyarakat Indonesia sendiri. Di Indonesia, banyak perusahaan swasta yang besar dan berkualitas, dan itu yang dimanfaatkan Pakde Karwo untuk membangun SPAM Umbulan” jelasnya.
“Sekali lagi, saya apresiasi setinggi-tingginya langkah Pakde Karwo, tidak banyak kepala daerah yang berpikir maju seperti beliau dengan berani menjadi PJPK, ini bukan hanya sekedar nasionalis, tapi bagaimana kita menyejahterakan masyarakat dengan sebaik-baiknya dengan seefisien mungkin, saya harap KPS ini makin berkembang, sehingga pemda dan kementerian berebut jadi PJPK agar proyek bisa jalan tanpa harus menunggu APBN atau APBD” pungkasnya.
