“Dana Rp500 juta per 12 hari per unit pelayanan ini harus menjadi magnet uang yang menghidupkan kembali aktivitas di pasar-pasar tradisional dan menggerakkan mesin penggilingan padi di desa. Ini adalah model ekonomi baru di mana negara memastikan uangnya berputar langsung dari Sabang sampai Merauke tanpa perantara,” tegas Senator asal Jawa Timur, Sabtu (28/2/2026)
Dalam pembahasannya di parlemen, Nawardi mengungkapkan bahwa anggaran BGN tahun 2026 ini telah dikaji dan didukung secara kolektif oleh seluruh Anggota Komite IV DPD RI yang mewakili 38 provinsi di Indonesia, dengan alokasi melalui fungsi anggaran pendidikan. Persetujuan ini didasari komitmen bersama untuk menciptakan Ekonomi Sirkular yang nyata.
Senator Nawardi mendesak agar BGN konsisten melibatkan koperasi desa dan UMKM lokal dalam seluruh rantai pasok. “Kita ingin uang ini berhenti dan berputar di daerah. Caranya, serap beras langsung dari penggilingan desa, ambil telur dari peternak lokal, dan beli sayur-mayur dari kebun warga. Jangan sampai dana sebesar ini justru lari ke perusahaan-perusahaan besar di Jakarta,” tambahnya.
