Cakrawalanews.co- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember bergerak cepat menyiapkan skema intervensi pangan terpadu guna menjaga stabilitas harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Penjabat Sekretaris Daerah Jember, Akhmad Helmi Luqman, menyatakan pada Kamis, 26 Februari 2026, bahwa penyusunan strategi pengendalian inflasi ini bertujuan utama untuk menjaga daya beli masyarakat selama bulan Ramadhan dan Lebaran dengan memastikan ketersediaan pasokan serta keterjangkauan harga komoditas pokok di pasar.
Berdasarkan hasil koordinasi lintas sektor, saat ini beberapa komoditas seperti cabai rawit merah, daging ayam ras, telur ayam, dan kedelai impor mulai menunjukkan tren kenaikan harga di pasar tradisional. Menanggapi hal tersebut, Akhmad Helmi Luqman menegaskan bahwa pihaknya telah memetakan langkah konkret untuk meredam gejolak harga tersebut sesuai dengan instruksi pemerintah pusat untuk memperkuat pemantauan di lapangan dan memastikan tidak ada hambatan distribusi.
Pemkab Jember akan menerapkan intervensi pada tiga tingkatan sekaligus, yakni pada level produsen, grosir, hingga konsumen. Di tingkat produsen, pemerintah akan menyalurkan bantuan stimulan bagi petani serta memperkuat Kerjasama Antar Daerah (KAD), termasuk menjajaki kolaborasi dengan Champion di Jawa Tengah dan Jawa Barat melalui dukungan Bank Indonesia demi menjamin keamanan pasokan cabai merah.
Sementara itu, pada level grosir, Tim Gabungan Satgas Pangan dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) akan mengintensifkan inspeksi mendadak ke gudang-gudang distributor untuk mencegah praktik penimbunan yang memicu kelangkaan.
Untuk level konsumen, intervensi dilakukan dengan memperluas jangkauan Operasi Pasar (OP) dan Gerakan Pangan Murah (GPM), serta memperbanyak pemasangan banner Harga Eceran Tertinggi (HET) di pasar-pasar rakyat sebagai bentuk transparansi informasi harga bagi masyarakat.
Selain fokus pada masalah pangan, Helmi juga menekankan pentingnya dukungan terhadap UMKM melalui fasilitasi sertifikasi halal dan percepatan program perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ia menjelaskan bahwa sesuai arahan Kementerian PKP, Pemkab Jember tengah mengevaluasi pembebasan BPHTB 0 Rupiah bagi MBR dan mendorong desa-desa untuk mengalokasikan anggaran renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Dalam upaya pengendalian ini, pihak pemerintah daerah diminta untuk terus mendokumentasikan serta melaporkan perkembangan harga harian. Sinergi dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember dan Bulog juga terus diperkuat, terutama dalam penyaluran beras SPHP di pasar tradisional maupun ritel modern.
Akhmad Helmi Luqman berharap dengan kerja kolaboratif ini, masyarakat Jember dapat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadhan dengan tenang tanpa terbebani oleh lonjakan harga pangan yang tidak terkendali menjelang Lebaran. ( wa/a)
