CakrawalaNews.co – Pemerintah Kerajaan Swedia melalui Menteri Luar Negeri Maria Malmer Stenergard mendesak warganya yang berada di Iran untuk segera meninggalkan negara tersebut, menyusul meningkatnya risiko eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah yang tak menentu.
Dalam unggahan di platform media sosial X, Stenergard menjelaskan bahwa situasi keamanan di Iran dan wilayah sekitarnya kini “sangat tidak pasti”, sehingga warga Swedia yang masih berada di negara itu disarankan untuk mengambil kesempatan saat ini untuk keluar melalui penerbangan internasional atau jalur perbatasan darat.
“Saya ingin menegaskan pentingnya imbauan Kementerian Luar Negeri agar tidak melakukan perjalanan ke Iran, sekaligus seruan mendesak bagi warga Swedia … untuk segera meninggalkan Iran,” ujar Stenergard dalam pernyataannya, dikutip dari akun resminya.
Dia juga menekankan bahwa setiap individu yang memilih tetap tinggal di Iran pada masa ketidakpastian ini memikul tanggung jawab pribadi yang besar, karena pemerintah Swedia tidak dapat menjamin proses evakuasi bagi mereka yang tetap berada di negara tersebut.
Imbauan ini disampaikan di tengah ketegangan yang meningkat setelah pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenai kemungkinan serangan militer terbatas terhadap Iran atas perlambatan negosiasi kesepakatan nuklir. AS telah meningkatkan kehadiran militernya di wilayah tersebut, memicu kekhawatiran keselamatan warga negara asing.
Peringatan keamanan juga datang dari negara-negara lain di Eropa. Republik Serbia telah lebih dulu meminta warganya meninggalkan Iran dan menunda perjalanan ke negara itu, mengutip situasi keamanan yang memburuk dan potensi konflik yang bisa memperluas skala regional.
Perkembangan ini terjadi di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah, di mana sejumlah negara Barat memperbarui imbauan perjalanan dan menunjukkan kekhawatiran atas kemungkinan konflik militer yang lebih luas.
Pakar keamanan internasional memperkirakan bahwa imbauan semacam ini mencerminkan analisis risiko yang lebih tinggi terhadap ancaman tidak langsung terhadap warga negara asing, termasuk kemungkinan gangguan diplomatik, kerusuhan sipil, atau dampak serangan militer di wilayah luas.
