Cakrawalanews.co-Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, mengimbau agar perselisihan antara Bupati Jember Muhammad Fawait dan Wakil Bupati Djoko Santoso yang berujung pada gugatan hukum dapat diselesaikan secara damai dan elegan.
Berbicara usai acara bedah buku di FISIP Universitas Jember pada Jumat (13/2) petang, Bima menekankan pentingnya mengedepankan sisi kemanusiaan daripada terjebak dalam perang pernyataan di ruang publik yang dapat mencederai pendidikan politik masyarakat.
Dalam upaya penyelesaian ini, Bima menyoroti peran strategis Gubernur Jawa Timur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah untuk bertindak sebagai mediator. Menurutnya, pihak provinsi memiliki kewenangan untuk memfasilitasi ruang dialog yang mampu meredam ketegangan antara kedua belah pihak. Persoalan keharmonisan ini pun menjadi bahan evaluasi serius bagi Kemendagri, terutama terkait sistem pencalonan dalam Pilkada. Muncul gagasan untuk mengubah aturan agar ke depannya pemilihan hanya dilakukan untuk kepala daerah saja, sementara posisi wakil ditentukan kemudian guna menghindari fenomena “kawin paksa” politik akibat ambang batas pencalonan yang kaku.
Mantan Wali Kota Bogor tersebut juga berbagi pengalaman pribadinya saat menghadapi dinamika serupa pada periode pertama kepemimpinannya. Bima mengaku selalu berupaya menjaga agar konflik internal tidak bocor ke publik demi menjaga kondusivitas daerah. Menanggapi saran tersebut, Bupati Jember Muhammad Fawait menyatakan sependapat dan memilih untuk tidak berkomentar banyak demi menjaga privasi urusan internal pemerintahan.
Ia menegaskan bahwa dinamika politik yang terjadi saat ini tidak akan mengganggu pelayanan publik di Kabupaten Jember, yang diklaimnya tetap menunjukkan tren kepuasan masyarakat yang positif. ( wa/ar)
