Cakrawalanews.co Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiantoro, mengingatkan seluruh perangkat desa untuk mengedepankan transparansi dalam pengelolaan anggaran serta mulai mengurangi ketergantungan pada dana pusat.
Dalam kunjungan kerja bersama Komisi II DPR RI di Pendapa Wahyawibawagraha Jember pada Kamis petang, Bima menjelaskan bahwa saat ini banyak program pemerintah pusat yang langsung menyentuh masyarakat desa, seperti program kampung nelayan hingga koperasi merah putih.
Berbagai insentif tersebut seharusnya menjadi pendorong bagi desa untuk lebih mandiri, namun hal ini menuntut tata kelola yang jauh lebih kuat dan akuntabel dari pihak Kemendagri maupun aparatur desa setempat.
Bima Arya menegaskan bahwa dana desa hanyalah salah satu sumber pendapatan, sehingga kapasitas aparatur desa dalam melakukan sinkronisasi rencana penggunaan anggaran menjadi sangat krusial. Ia memberikan peringatan keras bahwa uang rakyat harus sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat dan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi pejabat. Baginya, transparansi dan efisiensi adalah harga mati dalam memastikan setiap rupiah dana publik memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga di tingkat akar rumput.
Senada dengan hal tersebut, Bupati Jember Muhammad Fawait memandang bahwa pengurangan dana desa bukan menjadi hambatan selama pemerintah daerah jeli memanfaatkan program strategis lainnya.
Salah satu potensi besar yang disoroti adalah program Makan Bergizi Gratis yang diprediksi mampu menggerakkan ekonomi Jember hingga Rp4 triliun melalui operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.
Melalui forum sosialisasi ini, para kepala desa diharapkan tetap optimis menjalankan pembangunan meskipun terdapat 48 desa di Jember yang saat ini masih dalam proses penyelesaian pencairan dana desa tahap II tahun anggaran 2025.( wa/ar)
