Di saat yang sama, Bung Tomo juga aktif di dunia pers. Namanya tercatat sebagai wartawan lepas Harian Soeara Oemoem, redaktur Majalah Pembela Rakyat, hingga menjabat Pemimpin Redaksi Kantor Berita Antara pada 1945.
Latar belakang jurnalistik inilah yang menjelaskan mengapa radio menjadi alat perjuangan paling efektif bagi Bung Tomo, Dinama Radio kala itu merupan media yang cepat, langsung, dan menjangkau massa luas.
Kendati demikian, Bung Tomo meninggalkan profesi lamanya di era 1945-1949. Dikutip dari kebudayaan.kemdikbud.go.id, masa itu, dirinya ditunjuk sebagai Ketua Umum Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia (BPRI).
la juga menjadi Dewan Penasihat Panglima Besar Jenderal Soedirman dan Ketua Badan Koordinasi Produksi Senjata seluruh Jawa dan Madura. Terakhir, Bung Karno melantiknya menjadi anggota pucuk pemimpin Tentara Nasional Indonesia dengan pangkat mayor jenderal.
Lewat siaran radio dari Surabaya, ia membangkitkan perlawanan rakyat terhadap pasukan Sekutu dan NICA. Rumah radio Bung Tomo kemudian menjadi simbol perlawanan, sekaligus bukti bahwa komunikasi publik memainkan peran kunci dalam sejarah perjuangan bangsa.
Namun setelah republik berdiri, Bung Tomo memasuki babak baru yang tak kalah keras. Ia masuk ke lingkaran kekuasaan, menjabat sebagai menteri dan anggota DPR. Pada 1950-an Bung Tomo terjun ke dunia politik. Dilansir dari patikab.go.id, ia tercatat pernah menjabat Menteri Negara Urusan Bekas Pejuang Bersenjata/Veteran sekaligus Menteri Sosial Ad Interim pada 1955-1956 di era Kabinet Perdana Menteri Burhanuddin Harahap. Ia juga sempat menjabat sebagai anggota DPR pada 1956-1959 yang mewakili Partai Rakyat Indonesia.
Sosok Bung Tomo disebut memiliki kedekatan khusus dengan presiden Sukarno. Kedekatannya dengan Presiden Sukarno bahkan ditandai dengan kebiasaan sarapan bersama di Istana. Namun, hubungan itu retak ketika Bung Tomo berani menegur langsung Sukarno terkait moral kepemimpinan.
Dituturkan keretakan kedekatan dua tokoh tersebut dimulai dari sebuah peristiwa yang berujung cekcok dan menjadi sarapan terakhir bagi mereka. Dikutip dari Tempo, Suatu pagi di tahun 1952, Sutomo alias Bung Tomo mendatangi Istana untuk bertemu dengan Presiden Sukarno. Kedatangannya untuk mengkonfirmasi sebuah kabar yang menyebut Bung Karno pacaran dengan seorang wanita asal Salatiga bernama Siti Suhartini.
Sejak itu, Bung Tomo kian vokal mengkritik pemerintahan Sukarno. Ia menyebut kabinet gagal mewujudkan kesejahteraan rakyat dan menggugat presiden ke pengadilan Negeri Istimewa Jakarta pada 24 Agustus 1960 atas pembubaran DPR melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Sikap politik itu menempatkan Bung Tomo di luar lingkar kekuasaan.
Pergantian rezim ke Orde Baru tak mengubah posisinya. Bung Tomo kembali mengkritik Presiden Soeharto dan kebijakan pemerintahannya. Akibatnya, pada 1970-an, ia ditahan dan mendekam selama setahun di Penjara Nirbaya, Pondok Gede. Dari tokoh revolusi, ia berubah menjadi tahanan politik di masa damai.
Bung Tomo wafat pada 7 Oktober 1981 saat menunaikan ibadah haji di Padang Arafah, Mekah. Ia dimakamkan di TPU Ngagel, Surabaya, dan baru dianugerahi gelar Pahlawan Nasional pada 2008. Keputusan ini disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabinet Indonesia Bersatu, Muhammad Nuh pada 2 November 2008 di Jakarta.
Kini, ketika rumah radio Bung Tomo justru dipertanyakan keberadaannya, ironi sejarah kembali mengemuka. DPRD Surabaya melalui Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menyebutkan bahwa hilangnya atau tak terawatnya situs tersebut mencerminkan lemahnya perhatian pemerintah daerah terhadap warisan perjuangan.
Dorong penelusuran aset, pendataan ulang, hingga upaya menghadirkan kembali jejak rumah radio Bung Tomo sebagai situs edukasi sejarah mulai menguat.
Bagi Surabaya, isu rumah radio Bung Tomo bukan sekadar persoalan aset atau bangunan tua. Ia menyangkut ingatan kolektif kota tentang keberanian rakyat dan kekuatan suara.
Dari Parindra Tembok Dukuh, siaran radio perjuangan, sarapan di Istana, hingga Penjara Nirbaya, Bung Tomo meninggalkan pesan yang kini terasa relevan kembali: sejarah bisa hilang bukan karena dilupakan, tetapi karena dibiarkan.
