Surabaya. Cakrawalanews.co – Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jawa Timur menyoroti rendahnya kontribusi sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sorotan itu menguat setelah Pansus melakukan kunjungan kerja ke Jawa Tengah beberapa waktu lalu.
Anggota Pansus BUMD DPRD Jatim, Satib mengatakan ada hal menarik yang bisa menjadi bahan pertimbangan bagi Jawa Timur setelah melihat pola pengelolaan BUMD dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Jawa Tengah.
“Beberapa waktu lalu pansus melakukan kunjungan kerja ke Jawa Tengah, di Semarang. Ada hal yang sangat menarik dan bisa menjadi pertimbangan bagi Jawa Timur, yaitu dengan munculnya Perda Nomor 1 Tahun 2026 tentang pembentukan biro BUMD dan BLUD,” ujar Satib, Minggu (1/2/2026).
Menurut Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jatim ini, pembentukan biro khusus tersebut lahir dari kesamaan persepsi antara legislatif dan eksekutif di Jawa Tengah dalam upaya meningkatkan PAD.
“Dari hasil diskusi kami dengan biro BUMD dan BLUD di sana, ternyata ada persamaan persepsi antara legislatif dan eksekutif bagaimana meningkatkan PAD lewat BUMD dan BLUD yang ada. Ada satu frekuensi yang sama,” jelasnya.
