Cakrawalanews.co- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menekankan pentingnya penerapan strategi creative financing atau pembiayaan kreatif guna memperkuat kualitas layanan publik di tengah tantangan fiskal yang dinamis.
Dalam arahan pada “Jatim Retreat 2026” di Surabaya, Jumat, ia menegaskan bahwa inovasi pendanaan ini harus dilakukan tanpa menambah beban masyarakat serta diikuti dengan perubahan pola pikir birokrasi.
Khofifah menjelaskan bahwa tantangan pembangunan daerah kini semakin kompleks, terutama dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi belanja APBN dan APBD. Kebijakan tersebut menuntut penguatan tata kelola belanja dan optimalisasi sumber pendanaan non-anggaran yang akuntabel serta transparan.
Menurutnya, pembiayaan kreatif bukan sekadar teknis alternatif, melainkan strategi kepemimpinan untuk mengombinasikan APBD dengan sumber lain sesuai regulasi.
Ada tiga langkah utama yang dipaparkan Khofifah dalam membangun ekosistem ini. Pertama, mencari sumber pendapatan baru yang tidak membebani rakyat.
Kedua, mengubah pola pikir birokrasi dari eksklusif menjadi inklusif. Ketiga, menggeser orientasi dari sekadar menghabiskan anggaran (spending) menjadi menghasilkan nilai tambah (earning).
Salah satu strategi konkret yang diusulkan adalah optimalisasi aset daerah melalui skema Kerja Sama Operasi (KSO) di berbagai kabupaten/kota untuk membuka ruang investasi dan pemberdayaan UMKM.
Selain itu, sektor perikanan seperti pemanfaatan Grand Parent Stock (GPS) dinilai memiliki potensi besar untuk mendukung program nasional sekaligus memperluas budidaya ikan di Jawa Timur.
Gubernur juga menyoroti kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) agar lebih efektif dan efisien, terutama dalam mempercepat proses perizinan. Ia mengingatkan bahwa tugas utama birokrasi adalah melayani masyarakat dengan standar terbaik.
Sejalan dengan hal tersebut, Guru Besar ITS Prof. Mohammad Nuh yang hadir sebagai narasumber menambahkan bahwa organisasi memerlukan keseimbangan antara kepemimpinan dan kualitas staf.
Ia menekankan agar BUMD mulai berorientasi pada keuntungan (profit oriented) agar dapat berkontribusi signifikan terhadap keberlanjutan keuangan daerah di luar ketergantungan pada APBD.( an/ar)
