Surabaya. Cakrawalanews.co Panitia Khusus (Pansus) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DPRD Jawa Timur mulai membongkar persoalan pengelolaan BUMD di awal tahun 2026. Hasil penelusuran awal mengungkap masalah serius yakni struktur organisasi gemuk, core bisnis saling tumpang tindih, namun kinerja dinilai minim efektivitas.
Anggota Pansus BUMD DPRD Jatim, Aufa Zhafiri, mengungkapkan bahwa dari sejumlah pertemuan awal, pihaknya menemukan adanya BUMD dan anak BUMD yang menjalankan core bisnis serupa, bahkan saling beririsan. Kondisi tersebut dinilai tidak efisien dan berpotensi membebani keuangan daerah.
“Kami mendapati ada BUMD dan anak BUMD yang core bisnisnya sama. Ini jelas tidak efektif. Seharusnya BUMD menjadi motor penggerak ekonomi daerah, bukan justru saling tumpang tindih,” tegas Aufa, Selasa (6/1/2026).
