“Pemerintah tidak boleh bekerja berdasarkan asumsi, data adalah kunci. Kita harus tahu secara pasti berapa rumah di setiap kampung, jumlah kepala keluarga dan jiwa, siapa yang usia produktif tetapi tidak bekerja, serta siapa yang usia sekolah tetapi tidak sekolah,” ujar Eri.
Ia menjelaskan, Pemkot Surabaya mendorong penerapan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang disandingkan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS), serta menelusuri setiap ketidaksesuaian data hingga ke lapangan.
Dalam pengelolaan keuangan daerah, Eri menegaskan bahwa penyerapan anggaran bukan indikator keberhasilan. Ukuran kinerja pemerintah terletak pada output dan outcome yang dihasilkan dari setiap program.
Prinsip tersebut diterapkan dalam perencanaan anggaran, di mana setiap organisasi perangkat daerah (OPD) wajib menyesuaikan program dengan kemampuan pendapatan daerah per triwulan. Tim anggaran juga diberi kewenangan untuk menggeser atau menunda kegiatan OPD guna menjaga prioritas pembangunan dan stabilitas fiskal.
