Cakrawalanews.co – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta para kepala daerah di Provinsi Aceh untuk bergerak lebih cepat dalam mengumpulkan dan menyampaikan data rumah yang terdampak bencana.
Dalam rapat koordinasi bersama Presiden Prabowo Subianto di Aceh Tamiang pada Kamis, 1 Januari 2026, Tito menekankan bahwa kecepatan dan akurasi data merupakan kunci utama agar bantuan hunian serta pemulihan ekonomi masyarakat dapat segera dieksekusi oleh pemerintah pusat.
Ia mengingatkan para bupati dan wali kota bahwa keterlambatan pendataan hanya akan memicu keluhan masyarakat terhadap pemerintah, padahal anggaran bantuan sudah siap dan hanya menunggu verifikasi data lapangan.
Berdasarkan klasifikasi yang ditetapkan, rumah terdampak akan dibagi menjadi kategori rusak ringan, sedang, dan berat. Pemerintah telah menyiapkan skema bantuan berupa uang tunai sebesar Rp15 juta untuk rusak ringan dan Rp30 juta untuk rusak sedang melalui BNPB.
Selain itu, Kementerian Sosial akan menambah bantuan sebesar Rp3 juta untuk pengadaan isi rumah serta Rp5 juta sebagai modal pemulihan ekonomi keluarga. Bagi rumah yang mengalami kerusakan berat atau hilang, pemerintah menyediakan skema hunian sementara atau Dana Tunggu Hunian (DTH) yang semuanya sangat bergantung pada kelengkapan data dari daerah.
Saat ini, total rumah terdampak di tiga provinsi mencapai sekitar 213.000 unit, namun proses pendataan di Aceh dinilai masih tertinggal dibandingkan Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Untuk menyiasati dokumen kependudukan yang mungkin hilang akibat bencana, Tito memberikan arahan agar kepala kampung melakukan pendataan langsung yang kemudian diverifikasi oleh bupati bersama Kapolres dan Kajari setempat.
Prosedur ini diharapkan bisa dilakukan secara bertahap tanpa harus menunggu data lengkap secara keseluruhan, sehingga bantuan bisa langsung disalurkan oleh BNPB dan Kementerian Sosial kepada warga yang datanya sudah tervalidasi.
Upaya percepatan ini diyakini akan berdampak besar pada pengurangan jumlah pengungsi di Aceh. Tito mencontohkan keberhasilan Kabupaten Tapanuli Selatan yang mampu memangkas jumlah pengungsi secara drastis dari 21 ribu menjadi 4 ribu orang berkat kecepatan data. Dengan dukungan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh,
Mendagri berharap 18 kabupaten/kota terdampak di Aceh segera menyerahkan dokumen yang dibutuhkan agar pemerintah pusat bisa segera mengeksekusi anggaran yang tersedia untuk meringankan beban masyarakat.( wa/ar)
