cakrawalanews.co
Cakrawala Jatim Indeks

Tunggakan Jamkesda Capai 50 Miliar Lebih

Surabaya, cakrawalanews.co – Komisi E DPRD Jatim, meminta kepada kabupaten/kota di Jatim yang memiliki tunggakan atau piutang Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di rumah sakit milik provinsi Jatim segera diselesaikan.

“Piutang sejumlah rumah sakit itu menumpuk karena kabupaten/kota tak kunjung melunasi,” terang Ketua Komisi E DPRD Jatim, dr Agung Mulyono ditemui di Surabaya, Selasa (5/9).

Agung yang merupakan  Politisi asal Partai Demokrat menjelaskan, bahwa program Jamkesda itu merupakan kesepakatan antara kabupaten/kota dengan provinsi. Artinya, pembiayaan Jamkesda akan tanggung fifty-fifty antara kabupaten/kota dengan provinsi. Namun faktanya masih banyak daerah yang menunggak sehingga menjadi piutang.

Menurut data Dinkes yang dikirim ke DPRD Jatim, Piutang Jamkesda tersebar di sejumlah rumah sakit, yakni RS Karsa Husada di Batu Rp 8,1 miliar, RS Paru Dungus di Madiun Rp 445 juta, RS Kusta di Kediri Rp 165 juta, RSK Sumber Glagah di Mojokerto Rp 4,3 miliar, RS Paru di Surabaya Rp 17 juta, RS M. Noer di Pamekasan Rp 425 ribu, RS Paru Manguharjo di Madiun Rp 6 juta, RS Mata Masyarakat di Surabaya Rp 2,9 miliar. Kalau ditotal, piutang mencapai Rp 50,9 miliar.

dr Agung politisi asal Dapil Banyuwangi menambahkan, Komisi E akan terus berupaya membantu persoalan yang dihadapi Dinkes dan sejumlah rumah sakit tersebut segera tuntas. Bahkan pihaknya siap mengingatkan bupati dan walikota supaya segera melunasi piutangnya.

“Kami juga mendorong Dinkes Jatim menyurati Dinkes Kabupaten/Kota. Kami khawatir mereka lupa seiring dengan berakhirnya program jamkesda pada tahun 2016. Mudah-mudaha tunggakan tersebut bisa diangarakan di PAK 2017 atau APBD 2018 mendatang oleh kabupaten/kota,” pungkas Agung.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Suli Daim. Mengatakan agar APBD Jatim 2018 bisa ada penambahan dari Rp 30 miliar menjadi Rp 50 miliar diharapkan seluruh utang tersebut lunas sebelum akhir Desember 2017. Dengan begitu akan semakin banyak masyarakat miskin yang tercover.

Namun terlepas dari itu semua, dia berharap agar program preventif dan promotif lebih difokuskan oleh Dinkes Jatim. Hal ini sebagai upaya menurunkan jumlah pasien dan meningkatkan angka harapan hidup.

”Pada 2018 nanti, kami minta Dinkes untuk memfokuskan pada program preventif dan promotif. Untuk itu kami di Komisi E siap menambah anggaran tersebut,”ujar Suli politisi asal Fraksi PAN. (CN01)