Penyaluran Subsidi Listrik Dinilai Kurang Tepat Sasaran, PLN Lakukan Mapping

oleh -0 Dilihat
kebijakan-keliru-subsidi-listrik-tak-tepat-sasaran-

Surabaya, cakrawalanews.co –

Ternyata, subsidi listrik yang diberikan pemerintah, kurang tepat sasaran sebanyak 50 persen. Baik itu di Jawa Timur (Jatim) maupun secara Nasional. Padahal, listrik bersubsidi dengan daya 450 VA dan 900 VA diperuntukkan bagi warga miskin. Namun, banyak dari kalangan menengah atas memanfaatkan listrik bersubsidi tersebut.

Di Jatim, tercatat jumlah pelanggan listrik sebanyak 9,8 juta pelanggan. Dari jumlah tersebut, 8 juta merupakan pelanggan listrik 450 VA (4,5 juta pelanggan) dan 900 VA (3,5 juta). Data yang ada, jumlah penduduk miskin di Jatim sekitar 4 juta sehingga ada 4 juta yang tidak tepat sasaran memakai subsidi listrik.

Secara nasional, pelanggan listrik sebanyak 45 juta pelanggan dengan rincian 22,8 juta pengguna 450 VA, dan 22,3 juta pelanggan memakai daya 900 VA. Data di TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan), mestinya subsidi listrik diberikan kepada 24,7 juta pelanggan miskin dan rentan miskin. Sehingga, ada 20,3 juta pelanggan yang tidak tepat sasaran yang menggunakan subsidi listrik.

Pemerintah pusat telah mengalokasikan Rp 66 triliun untuk subsidi golongan tarif ini, namun tahun depan akan turun menjadi 37 triliun. Dengan subdisi, maka harga listrik Rp 1.050/kwh untuk daya 450 VA menjadi Rp 405/kwh, dan Rp 615/kwh bagi pelanggan dengan daya 900 VA.

General Manager PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, saat acara Diskusi Umum mengenai Subsidi Tepat Sasaran di Dyandra Convention Center Surabaya, kemarin (7/10), Ir Judi Winardi Widjaya mengatakan, dikatakan tidak tepat sasaran ini misalnya, pelanggan punya rumah permanen besar, ada AC, kulkas, setrika, mesin cuci, punya mobil.

“Tetapi listriknya hanya golongan rumah tangga (R1) 900 VA. Mereka tidak tergolong miskin ataupun rentan miskin,” ujarnya.

Untuk itu, PLN akan melakukan mapping data warga miskin dengan BPS dan TNP2K. Kriteria warga miskin dan rentan miskin juga harus diperjelas. Selanjutnya, akan disurvey langsung ke lapangan mengenai kondisi riilnya. Sebab, tahun depan jumlah subsidi dari pemerintah turun drastis.

“Jika ditemukan pelanggan yang tidak sasaran, maka secara persuasive akan disarankan untuk menaikkan daya listriknya. Kita tunggu regulasi dari PLN pusat bagaimana. Yang jelas, pemerintah bukanlah mencabut subsidi listrik, tetapi subsidi harus tepat sasaran yaitu bagi warga miskin dan rentan miskin,” terangnya.

Sementara, Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf yang hadir pada diskusi ini meminta PLN memenuhi kebutuhan listrik masyarakat terutama di daerah pelosok. Listrik menjadi kebutuhan pokok dan utama, bahkan penentu kesejahteraan di masyarakat.

Ia menegaskan, PLN harus melakukan pendataan daerah mana saja di Jawa Timur yang belum terpasang listrik. Pemberian subsidi listrik kepada masyarakat juga tepat sasaran sangat diharapkan.

“Caranya, bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk melakukan pendataan masyarakat mana yang berhak untuk mendapatkan subsidi tersebut,” ujarnya.

Gus Ipul mengusulkan, subsidi harus diarahkan ke pedesaan. Karena faktor kemiskinan bertambah yang disebabkan krisis berada di pedesaan. Kedua, pengalihan subsidi ke pembangunan infrastruktur listrik. Hal lain ketiga yakni target elektrifikasi di pelosok daerah dan penguatan gerakan hemat energi listrik harus dilakukan.(nisa/cn05)