cakrawalanews.co,- Investasi yang masuk di Kota Surabaya diharapkan juga dibarengi dengan langkah pemerintah kota (Pemkot) untuk memperluas ketersediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti mengatakan pemkot harus bisa menakar jumlah lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
“Berapa tenaga kerja lokal yang akan dibutuhkan oleh investor, misalnya kebutuhannya investoe berapa orang dan disesuaikan dengan kesempatan investasi yang masuk,” kata Reni di Surabaya, Rabu.
Pemetaan kebutuhan lapangan pekerjaan, kata dia harus dilakukan secara bertahap dengan mengacu pada potensi jumlah investor yang akan menanamkan modal di Surabaya.
Sebab jika tidak ada hitungan rinci, maka dikhawatirkan laju investasi tak bisa memberikan dampak signifikan bagi masyarakat setempat.
Apalagi, pada tahun 2024 pemkot melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Surabaya menetapkan target investasi Rp40 triliun. Sedangkan di tahun 2023, capaian investasi mencapai Rp37,5 triliun.
“Kemudian kesempatan kerja ini apa saja, mengacu target di 2023, pemerintah kota itu harus tahu nilai yang masuk itu dari bidang apa saja kemudian, lokasinya dimana, keahlian, dan tenaga teknis yang dibutuhkan seperti apa. Maka ini harus diketahui,” ujarnya.
Reni menyatakan terkait kesiapan sumber daya manusia (SDM), maka DPMPTSP harus memperkuat sinergi dengan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) dalam melaksanakan kegiatan pelatihan.
Pelaksanaan pelatihan itu juga untuk mengetahui kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat.
“Tujuan investasi pertumbuhan ekonomi, maka dari itu harus dilakukan secara sungguh-sungguh dan detail juga,” katanya.
Reni juga meminta Pemkot Surabaya memastikan bahwa setiap perusahaan yang menanamkam modal harus memprioritaskan tenaga kerja dari wilayah setempat.
“Jadi harus ada berapa persen yang diserap dari Surabaya, jangan sampai tidak menyentuh. Harus ada peraturan daerah tentang tenaga kerja lokal,” katanya.(adv/hadi)