Slawi, Cakrawalanews.co – Tim Gugus Tugas percepatan penanganan Covid 19 Kabupaten Tegal menyelenggarakan Pres Conference terkait program dan kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan pandemi Covid 19 Kamis (14/5/2020) bertempat di Posko Gugus Tugas Kabupaten Tegal jln dr. Soetomo No. 1 Slawi .
Konferensi pers diselenggarakan secara live streaming dan dihadiri oleh Wakil Ketua I Gugus Tugas Sabiliah Ardie, Sekretaris Gugus Tugas Zainal Dasmin, Kadinkes Kesehatan Selaku Koordinator Gugus Tugas, Kasatpol PP, Kadis Kominfo dan pejabat struktural Diskominfo dan sejumlah awak media baik cetak maupun online.
Dalam kesempatan itu Wakil Ketua I Gugus Tugas Sabilillah Ardie, menyampaikan terima kasih pada semua yang hadir, pres conference ini merupakan penambahan pres rilis yang biasa dilakukan oleh juru bicara Gugus Tugas dr. Joko Wantoro khusus terkait teknis kesehatanya, sedangkan pres conference ini terkait program dan kebijakan pemerintah daerah dalam menghadapai covid 19 ini,
Disamping itu pula kata Ardie perlu kita sadari dari berita, pemantauan artikel yang ada untuk wabah virus covid 19 sepertinya tidak akan berakhir secara cepat. Tetapi semua tetap akan berusaha yang terbaik dan berdoa agar pandemic covid 19 ini selesai pada bulan Juni 2020.
Tapi seperti diketahui dua hari yang lalu di China dilakukan lockdown yang kedua. Karena setelah lockdown yang pertama ada rilis perenggangan lockdown dan pelepasan terjadi kasus Covid 19 lagi.
“Alkhamdulillah di Kabupaten Tegal untuk jumlah orang yang positif belum mencapai level ratusan. Tetapi kita perlu mewaspadainya. Saya minta pada Kadinkes selaku Koordinator Pencegahan di Gugus Tugas untuk menyampaikan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam penanganan dan pencegahan pandemi virus corona” ungkap Sabilillah Ardie
Dibagian lain, Ardie dikatakan Pemkab Tegal secara resmi telah melakukan upaya yang terbaik. Gugus Tugas sebelum marak terkait APD dan rapid tes , Pemkab Tegal melalui Dinas Kesehatan sudah mengantisipasi dengan membeli beberapa alat repid test. Sehingga Pemkab sampai saat ini tidak pernah kekurangan.
“Seperti kita bisa sadari bahwa kita masih perlu meningkatkan kedisiplinan sehingga kedepan Pemkab sedang merumuskan peraturan mewajibkan pakai masker, Namun peraturan ini bukan cuma mewajibkan pakai masker saja tapi mengatur kedisiplinan physical distancing” ujar Wakil Bupati
Menurutnya, semua warga masih harus tetap meningkatan kedisiplinan. Karena tidak semua yang mendapati virus covid 19 ini menunjukan gejala tetapi bisa menjadi pembawa virus pada orang lain. Pemkab Tegal telah melakukan upaya pergesseran/refocusing anggaran untuk focus pada percepatan dan penanganan covid 19 ini, Bupati sudah mengeluarkan surat edaran untuk menghentikan semua kegiatan APBD 2020.
“ Refocusing yang kemarin belum mencapai target, dan ini pasti akan berdampak pada kegiatan yang lain seperti infrastruktur karena harus difokuskan penanganan covid 19” .ujarnya.
Ia menambahkan masyarakat perlu memahami bahwa pemerintah memiliki keterbatasan dalam melakukan pemberian bantuan sosial. Apabila ini diteruskan sampai akhir tahun maka akan terjadi defisit yang sangat besar dan yang mengkhawatirkan apabila defisitnya terlalu besar maka ada kegiatan kesehatan yang tidak terbayar dan tentunya itu akan menjadi masalah.
Ardie mengharap bantuan media, bidang Humas, Ormas dan lembaga kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Tegal. Untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat saling bahu membahu membantu dalam segi financial. Jangan sampai ada tetangga yang kelaparan .Ia juga berharap pada dinas-dinas yang melakukan perencanaan kegiatan Bansos yang teknisnya ada di Dinsos untuk pendataan supaya lebih dirapihkan lagi.
“Karena yang terjadi banyak warga masyarakat yang mestinya berhak mendapatkan bantuan tetapi tidak menerima. Ini terjadi juga di daerah lainya. Ini yang harus diperbaiki, .dan data agar dikomunikasikan pada kepala desa maupun camat.Dengan demikian data bisa dikompilasi ditingkat Kabupaten” katanya.
Untuk akurasi data kata Ardie, pasti membutuhkan partisipasi masyarakat karena keterbatasan Pemkab dalam mengahadapi situasi seperti ini tidak bisa leluasa dating kedesa-desa. Karena harus mengikuti protokol kesehatan sehingga untuk laporan data penerima Bansos membutuhkan masukan dari masyarakat. (Dasuki).