Soal Molornya proyek Underpass, Dewan Tuding REI tak Berkomitmen

oleh -72 Dilihat
oleh

Awey-1Surabaya, cakrawalanews.co – Molornya pembangunan underpass bundaran satelit, rupanya menimbulkan tudingan miring. 

Pasalnya, pihak DPD REI dianggap tidak berkomitmen penuh akan pembangunan tersebut. 

” Saya kira pihak DPD REI kurang berkomitmen terhadap pembangunan underpass tersebut ” ujar Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Vicencius Awey kamis (18/08) siang.

Menurut pria yang akrab disapa Awey tersebut, selama ini pihak DPD REI selalu memberikan banyak alasan mulai dari masalah lahan, utilitas didalam tanah, hingga kini masalah krisis global. 

” Saya pesimis jadinya. Coba liat DPD REI selalu berasalan mulai dari masalah lahan yang belum dihibahkan, masalah utilitas yang ada didalam tanah sampai sekarang masih juga berasalan lagi soal krisis global ” ujarnya saat ditemui di gedung DPRD dengan nada kesal. 

Awey menambahkan bahwa kalau memang berkomitmen jalankan saja dana yang sudah ada baru nanti sambil berjalan sisanya atau kalau memang tidak mampu serahkan saja kepemkot. 

” Kalau memang berkomitmen dana yang sudah ada sekitar 20 miliar itu gunakan saja, jangan menungguh penuh dulu, nanti kan bisa sambil jalan. Dan kalau memang tidak mampu biar dibiayai APBD oleh Pemkot ” tuturnya. 

Sebelumnya ketua DPD REI Jatim, Totok Lucida mengatakan tertundanya pembangunan proyek underpass lantaran adanya krisis ekonomi yang melanda dunia yang berimbas beberapa developer mengalami cash flow. 

” Kami juga tidak menebak kalau sekarang krisis berkepanjangan. Nanti kalau dana terkumpul separuh kami berani bangun. Sekarang dana masih terkumpul sebagian ” tuturnya seusai rapat koordinasi dengan wali kota Surabaya dan jajaran SKPD di balai kota, (16/08) lalu. 

Sekedar diketahui pada tanggal 25 September 2015 lalu sudah dilakukan prosesi peletakan batu pertama proyek underpass dibundaran satelit jalan mayjend Sungkono oleh wali kota Surabaya. Dengan target selesai dalam 1,5 tahun dan menggunakan anggaran Rp 80 Miliar. Namun, hingga kini belum ada realisasi pembangunan.(mnhdi/cn03)