cakrawalanews.co
Cakrawala Jatim Indeks

Komisi C DPRD Jatim Desak Agar Kinerja BUMD Dievaluasi  

 

Surabaya. Cakrawalanews.co – Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur meminta kepada Gubernur Jawa Timur untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) provinsi Jatim. Mengingat Kinerja BUMD milik Pemprov Jatim selama tahun 2020 dinilai kurang maksimal. Bahkan BUMD yang diharapkan menjadi mesin Pemprov untuk mencari pundi-pundi keuangan, ternyata tak berjalan sesuai dengan harapan.

Anggota Komisi C DPRD Jatim Agung Supriyanto mengatakan dalam implementasi PP No.54 tahun 2017 tentang pembentukan BUMD. Tujuan pendirian BUMD salah satunya adalah  untuk meningkatan pendapatan daerah.

Namun dari 10 BUMD yang dimiliki Peemprov Jatim, kata Agung hanya ada satu atau dua BUMD yang mampu memenuhi harapan sebagai penopang pendapatan daerah. “Hanya ada satu atau dua BUMD Jatim yang eksis menjadi penopang PAD,”ujar Agung politisi asal F-PAN DPRD Jatim, Selasa (29/12).

Lebih jauh mantan anggota DPRD Kabupaten Tuban ini menjelaskan, bahwa persoalan utama BUMD milik Pemprov Jatim adalah SDM. Sebab peran jajaran komisaris dan direksi BUMD tak sesuai dengan bidangnya sehingga kinerja BUMD tak bisa maksimal.“Rata-rata yang ditempatkan dalam jajaran komisaris dan direksi bukan orang yang tepat untuk mengelola BUMD,” tegas Agung sapaan akrabnya.

Komisi C DPRD Jatim berharap permasalahan BUMD tersebut sangat serius untuk diselesaikan. Mengingat hal tersebut berkaitan dengan investasi atau penyertaan modal. “Penempatan seseorang dalam jajaran komisaris dan direksi BUMD itu memang menjadi kewenangan eksekutif tapi jangan terkesan BUMD dijadikan sebagai tempat balas budi karena modal yang digunakan itu berasal dari uang rakyat,” imbuhnya.

Senada, anggota Komisi C lainnya, Lilik Hendarwati menambahkan bahwa capaian dari target PAD yang diberikan BUMD-BUMD Jatim masih biasa-biasa bahkan sebagian besar masih dibawah target.  “Saya rasa kalau capainnya masih seperti yang dulu-dulu, ya perlu dikaji ulang apakah masih layak dipertahankan keberadaan BUMD itu atau diliuidasi agar tidak membebani APBD Jatim,” pungkas Lilik politisi asal Fraksi PKS ini. (Caa)