cakrawalanews.co
Cakrawala Surabaya Headline Indeks

Banyak OPD yang Belum Paparkan Kontrak Kinerja. Ketua Komisi A : Apa yang Sudah Ditugaskan Wali Kota tentunya itu Dijalankan

Surabaya, cakrawalanews.co – Masih banyaknya organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kecamatan yang belum menyampaikan kontrak kinerjanya kepada media massa mendapat respon dari wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Komisi A DPRD Kota Surabaya.

Pertiwi Ayu Khrisna Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya
Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Pertiwi Ayu Krishna

Wali Kota yang lekat disapa Cak Eri ini ketika dikonfirmasi mengingatkan kembali bahwa, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkot Surabaya harus melaporkan kontrak kinerjanya ke media massa.

Ia juga menegaskan bahwa, kontrak kinerja itu merupakan hasil kerja OPD terkait selama 6 bulan berjalan.

“Harus disampaikan kontrak kinerja,” tegas Wali Kota Eri saat ditemui di Conventation Hall, Kamis (30/06/2022).

Ia melanjutkan, penyampaian kontrak kinerja ke media massa ini dilakukan sebagai wujud keterbukaan kepada publik agar kinerja OPD dapat diketahui masyarakat.

Hal ini kata Eri, telah diinstruksikannya agar setiap OPD pemkot melaporkan hasil kontrak kinerja sejak penetapan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru pada Januari 2022.

“Itu kan udah saya tanda tangani semua sehingga, OPD-OPD harus sampaikan kontrak kinerja kepada masyarakat,” tuturnya.

Sementara itu ditempat terpisah, Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Pertiwi Ayu Khrisna mengatakan bahwa pihaknya mendukung penuh dengan apa yang telah dicanangkan oleh Wali Kota Eri, lantaran, hal tersebut sebagai kontrol dan evaluasi kinerja dari OPD.

“ Sebenernya mudah kalau untuk melaporkan kinerjanya. Apa yang sudah di tugaskan wali kota tentunya itu dijalankan,” terangnya.

Komisi yang membidangi pemerintahan ini menilai, hal tersebut sebagai sikap aktif dari para OPD untuk melaporkan kinerjanya supaya bisa dilihat oleh masyarakat. “ Bukan pak wali yang jemput bola terus. Tapi harus yang dari OPD itu lapor dengan cara apapun,” ujarnya.

Ia pun menambahkan, sebenarnya tidak hanya kepada publik, OPD pun juga berkewajiban melaporkan kepada legislatif sebagai upaya kontrol dalam penggunaan anggaran.

Berita Lainnya :  Komisi A Minta Pemkot Surabaya Kembalikan Fungsi Jalan Upa Jiwa

“ Kalau di kami kan sisi pengawasan anggaran. Jadi dia melaporkan soal anggaran yang sudah digunakan, tapi kalau supaya kinerja mereka itu tercapai dan terlihat itu mereka harus membuka kepada media massa. Apa mereka Itu bisa menjalankan pembangunan di Surabaya dengan lebih hebat dan bagus lagi,” pungkasnya.(hadi)