CakrawalaNews.co – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan skema pembiayaan alternatif yang dipilih Pemkot bukanlah utang, melainkan strategi percepatan pembangunan agar biaya lebih murah.
Namun, pandangan ini tak lepas dari catatan kritis akademisi yang mengingatkan bahwa manfaat ekonomi infrastruktur tidak bisa dirasakan secara instan dan perlu perencanaan matang.
“Ketika ada pembangunan, maka itu dibagi sesuai RPJMD yang lima tahun. Misalnya ada pembangunan nilainya Rp500 miliar atau Rp100 miliar, kalau mengikuti RPJMD, maka dibagi lima. Jadi 20 , 20, 20, 20, 20,” kata Eri ketika ditemui seusai rapat paripurna DPRD Surabaya, Selasa (30/09/2025) Sore.
Menurutnya, menunda pengerjaan proyek justru memperbesar biaya karena faktor inflasi, kenaikan UMR, dan harga tanah.
“Kalau nilainya Rp100 miliar itu dikerjakan di 2026, maka di 2027 nilainya bukan lagi Rp20 miliar, tapi Rp20 miliar plus inflasi, plus kenaikan UMR, plus kenaikan harga tanah. Kalau ditotal sampai 2027, 2028, 2029, 2030, hitung-hitungannya malah lebih mahal dibanding dikerjakan langsung di 2026,” jelasnya.
Eri bahkan mengklaim percepatan ini akan mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Rp500 miliar pada 2028. Ia menegaskan pembiayaan bukan “utang” dalam arti konvensional.
