Prof. Fitri menambahkan, proyek infrastruktur memang vital bagi konektivitas dan pertumbuhan, tetapi manfaat ekonominya tidak serta merta langsung terasa.
“Infrastruktur publik pada dasarnya dirancang untuk pelayanan masyarakat dengan periode balik modal (break even point) dari sisi manfaat ekonomi sekitar 7 tahun,” jelasnya.
Dengan daftar proyek besar mulai dari Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB), Flyover Dolog, hingga saluran diversi Gunungsari, Surabaya memang membutuhkan dana besar.
Namun, kecepatan pembangunan yang diklaim efisien ala wali kota tetap menyimpan konsekuensi fiskal yang harus dikawal.
“Tidak ada salahnya menggunakan pembiayaan eksternal untuk infrastruktur sejauh beban keuangan bisa ditanggung. Justru semakin cepat infrastruktur dibangun, semakin cepat pula masyarakat menikmati manfaatnya. Yang terpenting, ada keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelayanan publik,” pungkas Prof. Fitri.
