“Soal perubahan angka dari Rp2,9 triliun menjadi Rp1,5 triliun, itu bukan utang. Namanya pembiayaan alternatif. Awalnya saya dan DPRD juga mengira ini hutang, ternyata bukan,” tandasnya.
Namun, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Prof. Dr. Fitri Ismiyanti, menilai narasi efisiensi tersebut tetap harus diimbangi perhitungan risiko.
Meski kondisi fiskal Surabaya relatif sehat dengan Debt Service Coverage Ratio (DSCR) jauh di atas syarat minimal pemerintah pusat, ia mengingatkan perlunya kehati-hatian.
“Kalau misalnya pinjam Rp100 miliar untuk sebuah program pembangunan, harus diproyeksikan dulu berapa lama tenor pinjaman, berapa bunga yang dibayar, dan dicek kemampuan APBD untuk membayarnya,” ujar Prof. Fitri, dalam keterangan tertulis, Selasa (30/9/2025).
Ia juga menekankan pentingnya transparansi agar publik percaya dana pinjaman atau pembiayaan dipakai untuk sektor prioritas.
“Yang penting, tata kelola keuangan harus transparan dan akuntabel. Masyarakat perlu diyakinkan bahwa dana pinjaman digunakan untuk sektor prioritas dan memberikan manfaat jangka panjang,” tegasnya.
