Surabaya, cakrawalanews.co – Pembangunan moda transportasi cepat “trem” di Kota Surabaya terkendala pendirian depo di sekitar Joyoboyo.
Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Camelia Habibah, Selasa (17/10), mengungkapkan, isi perjanjian kerjasama antara Pemkot Surabaya, PT KAI dan Kementrian Perhubungan dalam merealisasikan Angkutan Massal Cepat, Trem adalah pemerintah kota sebagai penyedia lahan, pembangunan menggunakan dana APBD dan operasional berada di kewenangan PT KAI.
Namun, karena sebagian lahan yang akan dimanfaatkan sebagai Depo Trem ditempat warga.
Maka, pemerintah pusat meminta pemerintah kota untuk menertibkannya.
“Ini dilematis, karena pemkot tak bisa menertibkannya,” terangnya.
Habibah, mengatakan, penertiban tak bisa dilakukan pemerintah kota, karena bukan aset daerah.
Menurutnya, karena lahan tersebut milik PT KAI, maka penertiban rumah warga yang tinggal di kawasan itu harusnya menjadi kewenangan PT KAI.
