Surabaya. Cakrawalanews.co – Komisi E DPRD Jatim, Zeiniye mengaku kaget dengan data terbaru dari BPS tersebut. Ia meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera melakukan langkah cepat. Terlebih tahun 2023 ini merupakan tahun terakhir duet Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa – Wakil Gubernur Emil Dardak dapat mewujudkan visi misi seperti tertuang dalam RPJMD.
“Sekarang ini tahun terakhir Khofifah-Emil merealisasikan janji politiknya, maka harus fokus pada program pengentasan kemiskinan ini,” sebut Zeiniye dikonfirmasi, Jumat (20/1/2023)
Data BPS yang menyebut, jumlah penduduk miskin Nasional terbesar ada di Provinsi Jawa Timur merupakan cambuk bagi Pemerintah Daerah beserta DPRD. Dalam waktu dekat ini harus ada kerja keras dan kerja nyata seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah).
“Bagaimana programnya OPD di Pemprov Jatim itu memiliki dampak terhadap pengentasan kemiskinan, Termasuk meningkatkan sinergitas dengan kabupaten/kota dan DPRD Jatim,” pinta politisi PPP ini serius.
Zeiniye mencontohkan program yang bisa dilakukan adalah mengevaluasi lagi indikator kemiskinan. Misalnya rumah tidak layak huni, dicek lagi berapa jumlahnya. Dari data rumah tidak layak huni itu, mana yang sanggup ditangani oleh pemerintah kota/kabupaten dan berapa yang bisa ditangani pemerintah provinsi. “Tahun ini harus segera terlaksana,” cetusnya.
Ia juga meminta Pemprov Jatim segera mempelajari data BPS itu, khususnya komoditi apa saja yang menjadi penyebab utama penambahan penduduk miskin di Jatim. Misalnya yang menjadi penyebabnya adalah makanan atau beras, maka perlu dilakukan penanganan cepat agar harga beras tidak naik. Urusan beras ini, hulu hilir harus ditangani bersama-sama.
