DPRD JatimIndeks

Terjadi Perbedaan Data OPD. Hak Interpelasi Kembali Dimunculkan Pansus LKPj Gubernur Jatim

×

Terjadi Perbedaan Data OPD. Hak Interpelasi Kembali Dimunculkan Pansus LKPj Gubernur Jatim

Sebarkan artikel ini


Surabaya. Cakrawalanews.co – Panitia Khusus DPRD Jatim pembahas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2021 banyak menemukan kejanggalan ketika pendalaman materi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas dan Badan di Pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Akibat hal ini, Pansus mengancam akan meningkatkan hasil rekomendasinya nanti menjadi Hak Interpelasi kepada Gubernur, apabila OPD tidak menyajikan data yang sesuai dan transparan.

Potensinya munculnya Hak Interpelasi tersebut serius diungkapkan beberapa Anggota Pansus LKPJ Gubernur tahun 2021. Usai melakukan rapat marathon dengan sejumlah OPD sejak 30 Maret 2022 lalu. Hak Interpelasi merupakan Hak DPRD Jatim untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Anggota Pansus DPRD Jatim Pembahas LKPJ Gubernur Jatim TA 2021, Amar Saifudin menemukan kesimpulan tidak singkronnya data LKPJ Gubernur dengan kondisi riil di Lapangan. Sehingga pansus masih menunggu laporan tertulis dari setiap OPD, berapa anggaran yang terkena refokusing dan digunakan untuk apa saja. “Kalau nanti jawaban itu tidak bisa sesuai dengan data-data yang ada di APBD maka kita bisa meningkatkan hak kita untuk minta penjelasan lebih lanjut melalui Hak Interpelasi (Hak bertanya) kepada Gubernur,” tegas Amar Saifudin, Rabu (13/4/2022).

Pernyataan politisi dari Fraksi PAN ini memiliki argumen berdasarkan fakta-fakta Hasil penelusuran ketika rapat bersama OPD-OPD di lingkungan Pemprov Jatim. Misalnya, terkait dengan penggunaan Anggaran Bantuan Transfer Tunai (BTT) sebagai belanja tak terduga di APBD 2021. Dimana asal dana BTT yang cukup besar itu didapatkan setelah mengurangi anggaran dari seluruh OPD di Pemprov Jatim termasuk anggaran di Sekretariat DPRD Jatim. “BTT tak terduga itu besar sekali. Saat perubahan APBD tahun 2021 itu semua anggaran OPD kena refocusing. Yang nambah hanya sekretariat Daerah 20 miliar dan BPKAD naik menjadi 3,6 Triliun,” papar Amar.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *