DPRD JatimIndeks

Terjadi Perbedaan Data OPD. Hak Interpelasi Kembali Dimunculkan Pansus LKPj Gubernur Jatim

×

Terjadi Perbedaan Data OPD. Hak Interpelasi Kembali Dimunculkan Pansus LKPj Gubernur Jatim

Sebarkan artikel ini

Dari BPKAD ini, lanjut Amar, dana BTT di transfer ke beberapa OPD yang terkait dengan penanganan covid-19. “Itu kan besarnya berbeda-beda. Termasuk yang terbanyak di dinas Kesehatan dan beberapa rumah sakit Daerah. Waktu rapat di Sidoarjo, Saya minta itu secara tertulis, begitu juga OPD lainnya,” terang Amar.

Senada, Dwi Hari Cahyono, Wakil Ketua Pansus DPRD Jatim Pembahas LKPJ Gubernur membenarkan jika data dari OPD ini berpotensi memunculkan Hak Interpelasi pasca menyelesaikan rekomendasi Pansus nanti. Pasalnya, dari segi anggaran tahun 2021, pansus sudah minta data refokusing tapi belum disampaikan. Baru OPD Rumah Sakit Daerah saja yang masuk, nah kalau ternyata nanti data refokusing semua OPD yang disampaikan tidak sesuai, maka LKPJ ini kan tidak bisa menerima atau menolak, tetapi ketika ada temuan, makan kita akan melanjutkan dengan melakukan Hak Bertanya (Interpelasi),” tegasnya.

Karena berdasarkan data-data BPS, indikator Indeks Kinerja Utama (IKU) ternyata sangat beragam dan transparan. Tapi para pembantu Gubernur diduga kuat mengolah data-data BPS Hanya yang positif saja. Sehingga Laporan Gubernur yang disampaikan di Paripurna DPRD Jatim 11 IKU tercapai sesuai target dan berhasil. “Padahal hampir semua OPD itu mengeluh, ketika hearing dengan kita mengatakan anggarannya di potong dan terbatas. Tapi kenyataanya IKU nya Bagus semua,” ungkap Ketua Fraksi Keadilan Bintang Nurani DPRD Jatim ini.

Hal ini kemudian menjadi pertanyaan yang besar bagi anggota Pansus yang mengupas seluruh indikator kinerja setiap OPD. Tidak dtemukan kinerja yang maksimal karena anggaran dipotong sedemikian besar, tapi output di 11 Indikator Kerja Utamanya bagus semua. “Kira-kira apa yang dilakukan Pemprov Jatim sehingga IKU tinggi. Padahal kenyataanya, anggarannya terbatas, situasi ekonomi juga tidak Bagus. Kita butuh transparasi terkait bab anggaran maupun program yang dikerjakan Pemprov Jatim,” ucap politisi PKS ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *