Surabaya. Cakrawalanews.co – Sorotan tajam pemerintah pusat melalui BNPB terhadap pemerintah provinsi Jawa Timur terkait penanganan Covid-19 hingga dituding sebagai biang kerok kenaikan harian angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia menempati peringkat pertama dunia. Nampaknya memgusik kalangan DPRD Jatim untuk mencari tahu apa sebab musababnya.
Ketua DPRD Jatim Kusnadi mengaku kecewa dengan tudingan tersebut. Pasalnya setelah dikonfirmasi dan mendapat laporan dari Satgas Covid-19 Jatim ternyata akar persoalannya adalah menyangkut sistem pendataan existing Covid-19 yang digunakan pemerintah pusat dinilai kurang berkeadilan.
Lebih jauh politikus asal PDI Perjuangan ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kurang berkeadilan itu adalah jika ada orang Jatim yang merantau ke luar Jatim lalu yang bersangkutan terpapar covid-19 dan meninggal dunia di tempat perantauan, tetap akan dicatat berasal dari Jatim karena yang bersangkutan ber KTP Jatim.




