“Jadi data existing tentang perkembangan Covid-19 itu sebenarnya tidak sesuai dengan kondisi senyatanya. Atau tidak sesuai dengan kondisi fisiknya,” ungkap pria yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim saat dikonfirmasi di Surabaya, Rabu (14/7/2021).
Kendala lain penerapan sistem pendataan exiating seperti itu adalah memunculkan kesan Pemprov Jatim abai terhadap warga yang terpapar Covid-19. Padahal faktanya tidak semua warga Jatim tersebut tinggal di wilayah Jatim.
“Ini jelas akan menimbulkan kerumitan tersendiri. Masak jika ada warga Jatim yang bekerja merantau ke Sumatera atau Papua lalu terpapar Covid-19, Pemprov Jatim harus mengirim tenaga kesana untuk merawat yang bersangkutan,” tegas Kusnadi.
Jika hal itu dibiarkan tentu akan menjadi satu kondisi yang nggak baik. “Maka saya sebagai ketua DPRD Provinsi Jawa Timur berharap ada perubahan sistem pendataan Covid-19 yang digunanakan Kemenkes maupun BNPB,” imbuhnya.



