Surabaya, cakrawalanews.co – Gubernur Jawa Timur, Soekarwo mengusulkan sistem siklus anggaran (budget cycle) mulai dari perencanaan, pengelolaan,hingga monitoring dan evaluasi (monev)harus terintegrasi melalui Teknologi Informasi (TI) dan diawasi sejak awal oleh lembaga vertikal. Tujuannya agar tidak ada permainan dan berubahnya alokasi anggaran ditengah jalan.
“Konsep check and balance terhadap siklus anggaran dilakukan oleh DPR dan pemerintah yang rawan terjadi permainan. Karena itu, sejak awal harus diawasi oleh lembaga vertikal dan menggunakan sistemterintegrasi berbasis TI, mulai tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga pusat. Ini yang harus kita rumuskan dan menjadi kesepakatan bersama”
Usulan itu disampaikan Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim saat Rapat Koordinasi dan Dialog Terbuka bersama Gubernur seluruh Indonesia yang dipimpin oleh Mendagri, Tjahjo Kumolo dan Ketua KPK Agus Rahardjo di Aula Sasana Bhakti Praja Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Kamis (24/11/2016).
Pakde Karwo mengatakan, guna mencegah permainan anggaran dalam siklus anggaran, dibutuhkan perencanaan melalui sistem aplikasi (e-planning) yang tepat karena ada unsur efisiensi dan transparansi dalam pelaksanaannya. Dalam konsep ini, perencanaan pembangunan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat, sehingga masyarakat dapat ikut menentukan arah kebijakan pembangunan.
Dengan adanya pelayanan yang baik dan transparan, serta perencanaan pembangunan yang partisipatif, akan dapat mereduksi segala bentuk penyimpangan termasuk korupsi. Setelah direncanakan dengan baik, maka pelaksananannya juga menggunakan sistem pengelolaan anggaran (e-budgeting), pengadaan barang dan jasa (e-procurement) dan sistem perizinan yang terpusat dalam satu model, mulai kabupaten/kota hingga pusat.
Selain itu, lembaga vertikal seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga diharapkan mengawasi sejak awal sikllus, bukan hanya seusai proyek dilaksanakan saja.
“Jadi pada saat awal budget cycle, KPK sudah masuk, kemudian berlanjut ke pengawasan, monitoring hingga proyek usai. Sehingga kemungkinan adanya permainan nihil. Tidak ada lagi titipan, tambahan anggaran, atau hal lainnya yang melenceng dari rencana awal” ujarnya.
