Jakarta, Cakrawalanews.co – Meski mendapat penolakan elemen masyarakat sipil, Presiden Jokowi tetap pada keputusannya untuk merevisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. DPR dan pemerintah pun telah mengesahkan revisi Undang-Undang KPK dalam rapat paripurna pada Selasa (17/9/2019) siang.
Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah yang memimpin langsung rapat Paripurna pengesahan revisi UU KPK mengaku tidak kaget dengan sikap Jokowi tersebut. Ia punya analisis sendiri mengapa presiden akhirnya berani menyetujui revisi. Menurut Fahri, sikap Jokowi ini adalah puncak kekesalannya atas gangguan yang selama ini diciptakan KPK.
“Nah inilah yang menurut saya puncaknya, Pak Jokowi merasa KPK adalah gangguan,” kata Fahri.
Menurut politisi PKS ini, sikap Jokowi yang merasa diganggu KPK sudah teradi sejak awal masa pemerintahannya pada Oktober 2014. Fahri menyebut, awalnya Jokowi menaruh kepercayaan pada KPK. Sampai-sampai KPK diberikan kewenangan untuk mengecek rekam jejak calon menteri, sesuatu yang tidak diatur dalam UU.
