Surabaya, CakrawalaNews.co – Dugaan penggunaan kas perusahaan untuk mengupayakan penghentian perkara di Kebun Binatang Surabaya (KBS) terjadi dua kali.
Dana yang dikeluarkan dari kas Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PD TS KBS) itu mencapai Rp2,41 miliar. Namun, uang tersebut disebut tidak pernah sampai ke penyidik kejaksaan.
Dugaan pertama muncul pada Februari 2025. Saat itu, sejumlah direksi dan karyawan KBS mendapat panggilan pemeriksaan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak.
Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan pengaduan dugaan korupsi pengelolaan sewa tenant.
Direktur Operasional dan Umum PD TS KBS, NW, bersama Direktur Keuangan dan SDM, MN, kemudian menghubungi anggota Badan Pengawas PD TS KBS, EES, untuk mencari pengacara. EES lantas memperkenalkan MM, advokat pada Kantor Ma’ruf Syah & Partner.
Dalam proses tersebut, MM diduga menawarkan upaya penghentian perkara di Kejari Tanjung Perak. Dia disebut meminta biaya jasa hukum Rp100 juta dan dana penutupan perkara Rp500 juta.
Permintaan itu disetujui NW dan MN. Dana kemudian dikeluarkan dari kas PD TS KBS. Keduanya memerintahkan Sutini selaku Kepala Departemen Keuangan untuk menyerahkan uang melalui EES kepada MM.
“Uang tersebut tidak pernah diserahkan kepada penyidik Kejari Tanjung Perak,” jelas Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim), I Gede Punia Atmaja.




