Dugaan serupa kembali terjadi pada April 2025. Kali ini, Kejati Jatim sedang melakukan pemeriksaan terkait dugaan korupsi pengelolaan keuangan periode 2013-2024.
MM diduga kembali meminta biaya jasa hukum Rp100 juta. Dia juga disebut meminta dana tambahan Rp995 juta untuk mengupayakan penghentian perkara.
Permintaan tersebut kembali disetujui NW dan MN. Pengeluaran dari kas perusahaan kemudian terus bertambah hingga mencapai Rp2,41 miliar.
Uang itu juga disebut tidak pernah diserahkan kepada penyidik Kejati Jatim. Sementara itu, proses hukum terhadap perkara yang ditangani kejaksaan tetap berjalan.
Untuk menutupi pengeluaran tersebut, keempat tersangka diduga bersekongkol membuat dokumen pertanggungjawaban fiktif.
Dokumen itu mencakup perjanjian kerja sama layanan jasa hukum, kegiatan review standar operasional prosedur (SOP) KBS, serta perjanjian kerja sama (PKS) yang disebut tidak pernah dilaksanakan.
Penyidik juga menemukan dugaan pembuatan kuitansi palsu honorarium konsultan hukum senilai Rp2,41 miliar.
Dokumen tersebut diduga dibuat agar pengeluaran kas perusahaan seolah-olah digunakan untuk kegiatan yang sah.




