Surabaya, CakrawalaNews.co – Proyek pemasangan box culvert di Jalan Prof. Dr. Moestopo mendapat perhatian serius dari Komisi C DPRD Surabaya. Dewan meminta Pemerintah Kota Surabaya bersama kontraktor memastikan pengerjaan proyek tidak mengganggu akses menuju RSUD Dr. Soetomo yang menjadi rumah sakit rujukan utama di Jawa Timur.
Sorotan tersebut muncul menyusul kemacetan panjang yang terjadi selama pelaksanaan proyek. DPRD menilai kelancaran jalur menuju fasilitas kesehatan harus menjadi prioritas agar pelayanan kepada masyarakat, terutama pasien dalam kondisi darurat, tidak terganggu.
Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Achmad Nurdjayanto, mengatakan pembangunan infrastruktur untuk pengendalian banjir memang penting. Namun, pelaksanaannya harus diimbangi dengan manajemen lapangan yang baik agar tidak mengorbankan kepentingan publik.
“Catatan utama kami tertuju pada minimnya rambu pengerjaan proyek sejak dari radius jauh, ditambah penempatan material box culvert yang memakan separuh jalan tanpa pengaturan lalu lintas yang jelas. Hal ini sangat fatal karena jalur tersebut merupakan salah satu akses menuju RSUD Dr. Soetomo yang tidak boleh mengalami bottleneck panjang,” tegas Achmad, Kamis (2/7/2026).
Menurut politisi Partai Golkar itu, proyek di koridor vital seperti Jalan Prof. Dr. Moestopo harus disertai rekayasa lalu lintas yang matang. Jalur menuju rumah sakit, kata dia, harus tetap dapat dilalui dengan lancar oleh ambulans, tenaga kesehatan, pasien, maupun masyarakat yang membutuhkan layanan medis.
Selain meminta penambahan rambu peringatan sejak radius jauh, Achmad juga mendorong perubahan pola pelaksanaan pekerjaan agar tidak dilakukan pada jam-jam sibuk.
“Pengerjaan proyek beserta mobilisasi alat berat sebaiknya dimaksimalkan pada malam hari, idealnya di atas pukul 22.00 WIB saat jalanan mulai sepi. Jangan memaksakan bermanuver di pagi atau sore hari yang justru merugikan masyarakat luas dan menghambat mobilitas warga,” ujarnya.
Tak hanya itu, DPRD juga menyoroti penempatan material proyek yang dinilai mempersempit badan jalan dan meningkatkan risiko kecelakaan, terutama saat hujan.
“Manajemen penempatan material dan kebersihan area galian harus ditata ulang. Jangan sampai sisa tanah terbawa ke aspal dan membahayakan pengendara motor saat hujan. Pengaturan lalu lintas di sekitar area tumpukan material juga harus dijaga petugas khusus agar pengendara tidak kebingungan mencari jalur aman,” jelasnya.
Achmad menegaskan, Komisi C DPRD Surabaya mendukung pembangunan infrastruktur pengendalian banjir sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan publik. Namun, menurutnya, proyek harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspek keselamatan, kelancaran mobilitas, serta akses menuju fasilitas pelayanan kesehatan.
Karena itu, ia meminta Pemerintah Kota Surabaya segera melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek apabila kondisi di lapangan masih memicu kemacetan dan mengganggu aktivitas masyarakat.
“Jika catatan terkait rambu, penempatan material, pengaturan lalu lintas, hingga keharusan memaksimalkan pengerjaan di malam hari ini masih diabaikan, kami akan segera memanggil pihak terkait. Kami tidak akan segan merekomendasikan sanksi berat kepada pelaksana proyek yang terbukti mengorbankan kepentingan publik,” pungkasnya. (ADV)
