Surabaya, CakrawalaNews. Co | Langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam menertibkan dan menata ulang kawasan Jalan Nias, Kecamatan Gubeng, mendapat lampu hijau dari legislatif.
Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Eri Irawan, menyatakan dukungannya terhadap pembersihan badan jalan yang selama ini kerap menjadi titik sumbat kemacetan dan biang rusaknya fungsi drainase di wilayah tersebut.
Menurut Eri, fasilitas publik seperti jalan raya dan saluran air harus dikembalikan ke fungsi asalnya demi kenyamanan dan kepentingan masyarakat luas.
“Pada prinsipnya kami mendukung setiap upaya pemulihan fungsi jalan maupun saluran. Fungsi jalan harus dikembalikan untuk memudahkan mobilitas warga, sedangkan fungsi saluran harus optimal dalam mendukung pengendalian banjir,” ujar Eri, Kamis (2/7/2026).
Meski mendukung penuh normalisasi kawasan, politisi PDI Perjuangan ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang humanis dan persuasif.
Eri mengingatkan agar para pedagang terdampak tidak begitu saja digusur tanpa arah, melainkan wajib diberikan solusi tempat usaha yang layak.
Ia pun mengapresiasi gerak cepat pihak kecamatan yang telah menyiapkan lokasi alternatif bagi para pedagang dengan memanfaatkan aset Pemkot Surabaya yang masih menganggur. Rencananya, para pedagang akan difasilitasi di rumah padat karya serta kawasan sentra usaha di wilayah Manyar Sabrangan.
“Langkah itu menjadi bagian dari pemberdayaan masyarakat. Jadi tidak hanya menertibkan, tetapi juga memberikan alternatif tempat usaha bagi warga yang terdampak,” jelas penghobi sepak bola ini.
Penataan Jalan Nias ini rupanya menjadi bagian dari rantaian besar pembenahan fasilitas publik yang sedang gencar dilakukan Pemkot Surabaya.
Eri mencontohkan langkah taktis lain seperti di Jalan Blauran, yang kini mulai menerapkan sistem parkir satu baris guna mengurai kemacetan kronis di kawasan pusat belanja tersebut.
Tak hanya itu, legislator ini juga menyoroti transformasi digital yang sedang digenjot Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya lewat pembaruan mekanisme karcis parkir elektronik.
Langkah ini dinilai krusial untuk membangun ekosistem parkir yang lebih tertib, modern, dan transparan dalam hal pendapatan daerah.
Eri menegaskan, Komisi C akan terus mengawal masa transisi dan pembenahan tata kota ini agar berjalan mulus di lapangan.
“Ini merupakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang tentu harus kita dukung dan kawal bersama. Pelaksanaannya mungkin masih ada kekurangan di lapangan, tetapi itu menjadi bahan evaluasi agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik,” pungkas Eri.
