Surabaya. Cakrawalanews.co – Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan mengawal hasil rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Bahkan pihaknya memastikan rekomendasi Pansus tidak akan berhenti sebagai dokumen formal semata. Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi C DPRD Jatim, Pranaya Yudha Mahardika dikonfirmasi, Senin (4/5/2026).
Menurutnya, hasil Pansus merupakan mandat resmi yang harus ditindaklanjuti secara konkret oleh DPRD, khususnya Komisi C yang membidangi keuangan dan BUMD. “Ini bukan katanya orang-orang. Ini rekomendasi resmi Pansus yang memberi mandat ke Komisi C untuk mengawal dan mengawasi. Karena masa kerja Pansus terbatas hanya enam bulan,” tegas Pranaya, Senin (4/5).
Yudha yang juga Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim itu menegaskan, salah satu fokus utama yang akan digenjot adalah evaluasi kinerja BUMD secara berkala. Laporan triwulanan disebutnya akan menjadi instrumen penting untuk memastikan arah perbaikan berjalan sesuai rel. “Laporan kinerja tiga bulanan itu wajib kita kejar. Dari situ kita bisa lihat progres perbaikan BUMD, apakah jalan atau stagnan,” ujarnya.
Tak hanya berhenti pada pengawasan, Komisi C juga akan masuk lebih dalam pada rencana pembentukan badan baru yang berkaitan dengan penguatan BUMD. Namun, Pranaya menegaskan, langkah ini tidak bisa dilakukan secara sektoral. “Kalau sudah bicara struktur kelembagaan, tentu lintas komisi. Komisi A juga terlibat. Tapi dari sisi bisnis dan kinerja, Komisi C tetap di depan,” jelasnya.
