Surabaya, CakrawalaNews.co – Ambisi Pemerintah Kota Surabaya untuk menggenjot sektor pariwisata dinilai belum sepenuhnya ditopang oleh kekuatan anggaran. Pansus LKPJ Wali Kota Surabaya 2025 menyoroti kecilnya alokasi untuk pengembangan wisata.
Anggota Pansus, Muhammad Saifudin, menyebut anggaran pengembangan pariwisata dalam LKPJ hanya sekitar Rp928 juta.
“Iya, jadi kan begini. Jadi untuk pengembangan pariwisata ini kan pemerintah Kota Surabaya hari ini menggenjot bagaimana kemudian pariwisata Surabaya ini menarik banyak wisatawan dari luar. Nah, di dalam LKPJ itu untuk anggaran pengembangan wisata itu ternyata hanya Rp928.000.000 sekian, tidak sampai Rp1 miliar,” ujarnya.
Menurut legislator yang juga anggota Komisi A DPRD Surabaya ini, kondisi tersebut membuat upaya pengembangan wisata menjadi tidak maksimal.
“Maka untuk itu ya ini harus ditambah. Bagaimana kemudian mengembangkan wisata kalau anggarannya cuma Rp928 juta sekian,” tegasnya.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti ketimpangan alokasi antara pengembangan dan promosi wisata.
“Sedangkan di anggaran untuk pemasarannya itu Rp5,2 miliar. Ini kan tidak imbang. Bagaimana kemudian bisa mengejar pariwisata, kemudian memasarkan ini tidak imbang,” katanya.
Ia menilai, tanpa penguatan di sisi pengembangan, promosi berpotensi tidak efektif.
“Sehingga ke depan di 2026 itu untuk pengembangan wisata itu harus dinaikkan anggarannya, karena di Surabaya itu banyak wisata-wisata yang memang harus dikelola dengan baik,” jelasnya.
Saifudin juga menyinggung perlunya keberanian dalam menentukan anggaran yang lebih ideal.
“Jadi teman-teman dari Disbudpar itu kayaknya hanya menjalankan saja, ‘oh ini loh anggarannya segitu’. Maka nanti teman-teman dari Pansus LKPJ itu mendorong kepada tim anggaran untuk kemudian dianggarkan seideal mungkin,” ujarnya.
Ia menambahkan, peningkatan anggaran dapat berdampak pada PAD.
“Seandainya dinaikkan untuk anggaran pengembangan pariwisata itu maka otomatis PAD kita juga akan tambah,” katanya.
Namun, ia menegaskan bahwa evaluasi tetap menjadi kunci. “Kasih dulu ruang untuk bergerak itu termasuk anggarannya, baru kemudian kita evaluasi,” pungkasnya
